SURABAYA (KabarJawatimur) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur mendorong agar bonus demografi tidak hanya dipandang sebagai besarnya jumlah penduduk usia muda, tetapi menjadi kekuatan nyata untuk mendorong pembangunan daerah.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan pemuda harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus aktor pembangunan, bukan sekadar penerima program pemerintah.
Hal itu disampaikan Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS Jatim saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (31/8/2026).
Menurut Lilik, bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus pembangunan. Potensi tersebut harus ditopang pendidikan berkualitas, lapangan kerja, keterampilan yang sesuai kebutuhan zaman, kesehatan, ruang kreativitas, kesempatan berwirausaha hingga ruang partisipasi yang luas bagi generasi muda.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus pembangunan. Besarnya jumlah pemuda hanya akan menjadi kekuatan apabila tersedia pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan, keterampilan yang sesuai kebutuhan zaman, kesehatan yang baik, ruang kreativitas, kesempatan berwirausaha serta ruang partisipasi yang luas,” ujar Lilik.
Ia menyebut berdasarkan data BPS 2024, pemuda mencapai 20,87 persen dari total penduduk Jawa Timur. Sebanyak 58,81 persen di antaranya tinggal di wilayah perkotaan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kesempatan pengembangan diri tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan. Pemuda di desa, kawasan pesisir, kepulauan dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur juga harus mendapat akses yang sama.
FPKS juga mendorong agar Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan kepemudaan. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari banyaknya kegiatan, tetapi dari peningkatan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kepemimpinan, partisipasi dan kesetaraan gender.
“Pemuda bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah kekuatan yang akan menentukan masa depan Jawa Timur,” tegas Lilik.
Selain kepemudaan, FPKS turut menyoroti pembinaan olahraga. Jawa Timur dinilai konsisten berada di tiga besar PON, namun perlu ada evaluasi agar prestasi tersebut dapat ditingkatkan hingga mampu menjadi juara umum secara konsisten.
FPKS mendorong pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan melalui talent scouting, pembibitan sejak usia dini, kompetisi berjenjang hingga penerapan sport science yang mencakup latihan, nutrisi, psikologi, kesehatan dan pemulihan atlet.
Lilik juga meminta adanya Desain Olahraga Daerah (DOD) yang terintegrasi dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). DOD diharapkan menjadi peta jalan pembangunan olahraga Jawa Timur lintas periode pemerintahan.
“Raperda ini harus benar-benar membuka ruang agar generasi muda tumbuh, berkarya, memimpin dan berkontribusi bagi kemajuan Jawa Timur,” pungkasnya.
