SURABAYA – Ketidaksinkronan data kesejahteraan sosial masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat dalam mengakses program bantuan pemerintah. Tak sedikit warga yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi terkendala status desil yang belum berubah dalam sistem pendataan pemerintah pusat.
Persoalan tersebut mencuat dalam agenda serap aspirasi (reses) Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, bersama warga Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jumat (20/11/2026) malam.
Dalam dialog tersebut, warga mengeluhkan status peringkat kesejahteraan atau desil yang belum mengalami perubahan meskipun pengajuan sanggahan dan pembaruan data telah dilakukan melalui kelurahan maupun pendamping Dinas Sosial.
Menanggapi persoalan itu, Yordan menilai akurasi dan sinkronisasi data menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Menurutnya, keterlambatan pembaruan data antara pemerintah daerah dan sistem kementerian di pusat berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak justru kehilangan akses bantuan.
“Kami meminta data warga yang bermasalah untuk segera dikumpulkan. Setelah rangkaian reses ini selesai, kami akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS) guna menelusuri titik macet sinkronisasi data desil tersebut,” ujarnya.
Kawal Bantuan Modal UMKM Rp3 Juta
Selain persoalan data kesejahteraan, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyampaikan kebutuhan peremajaan sarana berdagang, mulai dari gerobak usaha yang sudah lapuk hingga peralatan produksi seperti oven untuk meningkatkan kapasitas usaha.
Yordan menjelaskan, terdapat skema bantuan permodalan dari Dinas Sosial sebesar Rp3 juta bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana usaha sesuai rencana anggaran biaya (RAB).
Namun, ia mengingatkan bahwa calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5, berusia produktif 17–58 tahun, serta telah memiliki usaha yang berjalan aktif.
“Program ini diperuntukkan bagi warga yang benar-benar sudah merintis usaha, bukan yang baru sekadar ingin coba-coba membuka usaha. Nantinya pun akan ada verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan berdampak langsung pada peningkatan omzet mereka,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Untuk pengajuan bantuan peralatan produksi seperti oven, terdapat persyaratan tambahan berupa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) minimal satu tahun.
Para calon penerima juga dijadwalkan mengikuti pelatihan pada akhir November hingga awal Desember. Selanjutnya, mereka akan diintegrasikan ke dalam Paguyuban Usaha Kreatif Nusantara agar memperoleh pendampingan secara berkelanjutan.
Minta Peremajaan Gerobak Sampah dan Evaluasi Jasa Pengantaran Permakanan
Aspirasi warga tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Persoalan fasilitas lingkungan juga menjadi perhatian pengurus RT dan RW.
Warga mengeluhkan kondisi sejumlah gerobak sampah di lingkungan permukiman yang sudah rusak parah. Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengadaan atau peremajaan agar pengelolaan sampah di tingkat kampung tidak terganggu.
Selain itu, warga meminta evaluasi biaya operasional jasa pengantaran dalam program permakanan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta anak yatim piatu.
Besaran jasa pengantaran yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja petugas di lapangan diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yordan memastikan aspirasi warga Menanggal akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim itu berkomitmen meneruskan usulan pengadaan gerobak sampah serta evaluasi honorarium petugas pengantar permakanan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Baginya, reses bukan sekadar agenda menyerap keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk mengawal agar persoalan yang dihadapi warga mendapatkan solusi konkret.
Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penyelesaian persoalan, sehingga program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan pelayanan lingkungan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

