SURABAYA – Program intervensi ekonomi bagi generasi muda melalui anggaran Gen Z sebesar Rp5 juta per RW di Kota Surabaya diharapkan tidak sekadar menjadi stimulus sesaat. Program tersebut perlu diarahkan menjadi ruang pemberdayaan pemuda untuk menekan angka pengangguran sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat kampung.
Harapan itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB, Tubagus Lukman Amin. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan realisasi anggaran Gen Z, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Menurut Tubagus, hingga Oktober 2026, penyerapan anggaran tersebut di sejumlah kecamatan dan kelurahan belum berjalan maksimal. Karena itu, November dan Desember menjadi momentum penting untuk mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Harapan kita, November-Desember ini harus segera benar-benar direalisasikan secara maksimal dan optimal. Jangan sampai cita-cita wali kota untuk melahirkan program intervensi Gen Z ini justru mubazir,” ujar Tubagus, saat dihubungi kamis (19/11/2026).
Legislator muda PKB ini menegaskan, program tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, yakni membantu pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta menciptakan kemandirian ekonomi kampung dengan melibatkan generasi muda sebagai penggerak.
Menurutnya, anggaran Rp5 juta per RW harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang mampu membuka peluang usaha dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Tubagus berharap program intervensi Gen Z tidak berhenti sebagai kegiatan sekali jalan. Sebaliknya, program tersebut perlu menjadi proyek percontohan (pilot project) pemberdayaan pemuda yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Artinya, tidak hanya berhenti, tetapi harus terus berjalan. Karena di situ ada nilai ekonomi dan manfaat yang bisa diambil. Tujuannya agar masyarakat semakin berdaya dan pemuda-pemuda kita semakin mandiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Surabaya akan ikut mengawal pelaksanaan program tersebut melalui pengawasan langsung ke masyarakat. Koordinasi dengan camat dan lurah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan anggaran tidak hanya sebatas memenuhi serapan, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan yang bermanfaat.
Tubagus mengingatkan, pemberdayaan generasi muda harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemuda tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai penerima bantuan, melainkan perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi, membangun usaha, dan menciptakan sumber penghasilan secara mandiri.
“Pemberdayaan itu penting, kemandirian itu penting, dan semuanya harus direalisasikan untuk mewujudkan cita-cita besar Kota Surabaya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tubagus menilai keberlanjutan program akan membuka peluang lahirnya kampung-kampung produktif yang digerakkan oleh anak muda. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berkembang menjadi aktivitas usaha yang terus berputar.
Ia mengingatkan, apabila program tersebut berhenti setelah anggaran tersalurkan, maka peluang membangun ekosistem ekonomi pemuda juga berpotensi terputus.
Karena itu, ia berharap kebijakan Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi mampu melahirkan lebih banyak kampung mandiri dengan generasi muda sebagai motor penggeraknya.
“Harapan kita anggaran Gen Z ini bisa segera turun dan direalisasikan pada November-Desember tahun ini. Jangan hanya menjadi program sesaat, tetapi harus berkelanjutan sehingga semakin banyak pemuda yang berdaya dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah,” pungkasnya.

