SIDOARJO – Ancaman banjir menjelang musim hujan menjadi persoalan serius yang disuarakan warga dalam agenda serap aspirasi (reses) Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi saluran drainase, tetapi juga buruknya pengelolaan sampah yang berpotensi memperparah genangan hingga banjir. Bahkan, persoalan lingkungan disebut telah menyentuh hampir 70 persen wilayah Sidoarjo.
Dedi menilai, penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur maupun pengerukan saluran air. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari lingkungan rumah tangga justru harus menjadi perhatian utama.
“Kesadaran warga adalah fondasi utama, karena aturan dan anggaran tidak akan banyak bergerak tanpa kepedulian bersama,” ujar Dedi Irwansa,
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Sidoarjo itu mendorong penguatan bank sampah dan gerakan sedekah sampah plastik sebagai langkah konkret mengurangi volume sampah rumah tangga.
Menurutnya, pengelolaan sampah juga perlu diperkuat melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Fasilitas tersebut diharapkan dapat dikelola secara mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
Namun, persoalan yang ditemukan dalam kegiatan reses tersebut tidak berhenti pada lingkungan. Dedi juga menyoroti kondisi sarana pendidikan anak usia dini yang membutuhkan perhatian serius.
Saat meninjau TK Dharma Wanita di Desa Masangan Wetan, ditemukan kondisi atap bangunan sekolah yang telah lapuk dan nyaris ambruk. Padahal, sekitar 50 hingga 60 anak masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut setiap hari.
Kondisi itu semakin memprihatinkan karena tenaga pendidiknya hanya menerima honor sekitar Rp400 ribu per bulan.
Dedi memahami keterbatasan pemerintah desa dalam membantu lembaga pendidikan mandiri maupun swasta, menyusul adanya regulasi yang membatasi penggunaan dana desa untuk kepentingan tersebut sejak periode 2006–2008.
Karena itu, ia berkomitmen memperjuangkan kebutuhan perbaikan gedung sekolah melalui jalur penganggaran pemerintah provinsi.
“Usulan perbaikan gedung sekolah akan kami dorong masuk melalui mekanisme SIPD agar bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur tersebut.
Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan akurasi data kemiskinan atau desil juga menjadi perhatian. Ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dan subsidi pendidikan dinilai kerap menimbulkan persoalan di tingkat desa, bahkan berpotensi memunculkan prasangka terhadap perangkat desa ketika bantuan tidak diterima warga yang membutuhkan.
Dedi mengingatkan pentingnya pembaruan data kependudukan dan sosial secara berkala agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal pemanfaatan anggaran daerah, baik APBD Jawa Timur yang mencapai sekitar Rp27 triliun maupun APBD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp5,8 triliun.
Selain itu, Dedi menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, sejumlah aspek teknis masih perlu dievaluasi, terutama terkait keterlibatan masyarakat, potensi penggunaan dana desa, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi.
“Secara teknis ada hal yang kurang pas, terutama karena tidak melibatkan masyarakat desa secara penuh,” tegas legislator DPRD Jatim periode 2024–2029 tersebut.
Di sisi lain, Dedi mengapresiasi keberadaan Koperasi Wanita (Kopwan) di Desa Kletek yang dinilai telah berjalan aktif dengan melibatkan kaum perempuan.
Baginya, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang sudah tumbuh dan berjalan nyata perlu menjadi prioritas. Pemerintah tidak seharusnya sekadar memperkenalkan program baru tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan teknis dan keterlibatan masyarakat.
Melalui reses tersebut, Dedi berharap aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran yang tepat. Mulai dari penanganan sampah dan ancaman banjir, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga penguatan ekonomi desa, seluruhnya membutuhkan sinergi pemerintah dan masyarakat.

