SURABAYA – Benteng Pengabdian Milenial Jawa Timur (BPM JATIM) Menilai Jargon Surabaya Kota Tertib ternyata menyisakan luka bagi rakyat kecil. Di balik penataan yang diklaim untuk keindahan kota, pedagang kecil, pedagang buah dan pelaku UMKM di Surabaya justru menjadi korban paling nyata.
M. Holilur Rohman, S.T. Ketua Umum BPM JATIM menilai kebijakan Pemkot Surabaya di bawah Walikota hari ini telah kehilangan keberpihakan. Pedagang kecil dituntut patuh aturan, digusur, dibatasi jam dagangnya, namun tidak pernah diberi solusi dan kepastian.
Fakta di lapangan berbicara: omzet pedagang anjlok hingga kurang Lebih 60 persen setelah dilakukan penertiban dan pembatasan jam operasional Pasar – Pasar Termasuk Pasar Tanjungsari, Buah membusuk, modal tidak kembali, anak istri di rumah menunggu kepastian. Dan Matinya ekonimi kerakyatan Termasuk PKL, Para pedagang Kecil yang hanya mengandal hidupnya dari hasil dagangnya itu sendiri, Lalu Di mana letak keberpihakan Walikota yang katanya pro rakyat?
“Kota ditata, rakyat kecil dikorbankan. Ini bukan penataan, ini penggusuran ekonomi rakyat secara halus. Walikota lebih sibuk membangun citra kota tertib daripada menyelamatkan perut pedagang kecil,” ucapnya.
UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi Surabaya justru diposisikan sebagai biang kesemrawutan. Padahal, tanpa pedagang kecil, roda ekonomi kampung tidak akan berputar.
Ironis, penertiban terhadap pedagang kecil dilakukan dengan kekuatan penuh Satpol PP, sementara praktik liar, pungutan liar, dan penguasaan trotoar oleh oknum yang merugikan pedagang resmi dibiarkan tanpa tindakan tegas.
BPM JATIM mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya penataan kota ini dilakukan?
Apakah Jika untuk rakyat, mengapa rakyat kecil yang pertama kali menjadi korbannya?
Apakah ada solusi yang cukup ?
Apakah ada solusi relokasi terhadap para pedagang kecil dipasar pasar yang terdampak penertiban dan penyesuaian jam yang adil bagi pedagang buah yang barangnya cepat membusuk ?
Apakah penertibannya proporsional, tidak tebang pilih?
Wewanang ada, aturan ada, tapi keadilan dan kemanusiaan juga harus ada.
“Jangan bangga Surabaya tertib kalau rakyatnya menjerit. Jangan bangga kota indah kalau pedagang buah dan UMKM mati pelan-pelan. Rakyat kecil butuh makan, bukan hanya butuh trotoar yang bersih,” katanya.
