SURABAYA – Berada di tengah kepungan kawasan pergudangan Kalianak tak membuat warga Kampung Tambak Wedhus, RT 5 RW 1, Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, menikmati fasilitas lingkungan yang memadai. Persoalan akses air bersih, kerusakan jalan gang hingga ketidaksesuaian data kesejahteraan sosial menjadi keluhan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan warga saat mengikuti kegiatan serap aspirasi (reses) Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan itu, warga mengungkapkan hingga kini jaringan air bersih PDAM belum bisa masuk ke kawasan permukiman mereka. Persoalannya, pemasangan pipa PDAM harus melewati jalan di kompleks pergudangan yang masih tercatat sebagai milik pengembang. Akibatnya, jaringan air bersih belum bisa masuk karena belum mendapatkan izin dari pemilik lahan.
Selain akses air bersih, warga juga mengeluhkan kondisi paving jalan gang yang sudah mengalami kerusakan berat. Namun, upaya penggantian paving belum dapat direalisasikan karena terkendala status alas hak atau kepemilikan lahan yang belum jelas.
Persoalan lainnya adalah ketidaksesuaian data desil kesejahteraan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Warga mengeluhkan pengelompokan desil yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil kehidupan mereka.
Ketidaksesuaian tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh berbagai program bantuan pemerintah. Karena itu, warga berharap ada evaluasi dan pemutakhiran data agar penentuan desil benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yordan mendorong Pemerintah Kota Surabaya turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan bersama pihak-pihak terkait.
Menurutnya, persoalan administrasi dan status kepemilikan lahan perlu dicarikan jalan keluar agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat belum tuntasnya persoalan tersebut. Begitu pula dengan persoalan data desil yang membutuhkan verifikasi langsung agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan masyarakat.
Yordan berharap Pemkot Surabaya melakukan koordinasi dengan pengembang maupun instansi terkait, sehingga akses jaringan PDAM dan perbaikan jalan lingkungan bisa segera diwujudkan. Sementara persoalan desil perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan dan pembaruan data berdasarkan kondisi faktual warga.
Selain menyerap aspirasi terkait infrastruktur dan pelayanan sosial, Yordan juga memaparkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu program yang disosialisasikan adalah akses bantuan permodalan melalui Bank BPR Sasana Artha Utama (SAU), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Surabaya.
Melalui sosialisasi tersebut, Yordan berharap masyarakat, terutama pelaku UMKM, dapat mengetahui peluang memperoleh dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Reses ini menjadi ruang bagi warga Kampung Tambak Wedhus untuk menyampaikan persoalan yang selama ini dihadapi. Mulai dari keterbatasan akses air bersih, kerusakan infrastruktur jalan, ketidakakuratan data desil hingga kebutuhan penguatan ekonomi keluarga.
Yordan berharap seluruh aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui koordinasi lintas instansi, sehingga warga Kampung Tambak Wedhus bisa memperoleh pelayanan dan fasilitas dasar yang lebih layak.

