Tegas kepada Pedagang Tanjungsari, Pemkot Ditantang Buka Data Legalitas PIS

SURABAYA, KabarJawatimur – Operasional Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PIS) selama 24 jam nonstop memunculkan sejumlah fakta yang patut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Di balik aktivitas perdagangan yang berlangsung siang dan malam, terdapat sejumlah kondisi lapangan yang menarik untuk dikonfirmasi, terutama menyangkut kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian.

Pantauan KabarJawatimur di lokasi, Jumat (30/10/2026), menunjukkan aktivitas perdagangan di PIS berjalan selama 24 jam. Kendaraan pengangkut komoditas maupun pengunjung keluar masuk melalui pintu otomatis dengan tarif parkir Rp2.000.

Di dekat pintu masuk, tersedia timbangan khusus kendaraan pengangkut buah dan sayuran. Sementara di dalam kawasan pasar, terdapat dua deret stan pedagang buah di sisi kiri yang didominasi komoditas semangka dan timun emas. Area sebelah kanan digunakan untuk perdagangan sayuran.

Namun, di balik aktivitas tersebut, muncul fakta yang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Purwarupa Pasar Rakyat Utama, terdapat sejumlah kriteria pasar induk. Di antaranya beroperasi setiap hari, memiliki sedikitnya 300 pedagang, luas bangunan minimal 4.400 meter persegi, serta luas lahan paling sedikit 22.000 meter persegi.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Staf Administrasi PIS, Ajeng, jumlah pedagang aktif saat ini baru sekitar 200 orang.

Artinya, terdapat selisih sekitar 100 pedagang dari angka minimal yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. Kondisi ini tentu membutuhkan penjelasan dari instansi berwenang, khususnya mengenai penerapan kriteria pasar induk dan status pemenuhan persyaratannya.

“Di sini operasional 24 jam, pengelolaannya juga sama. Barang yang masuk harus ditimbang terlebih dahulu. Untuk legalitas, semua perizinan seperti izin parkir hingga pembuangan sampah sudah lengkap,” kata Ajeng.

Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lebih luas. Jika seluruh perizinan telah dikantongi, bagaimana dengan pemenuhan kriteria jumlah pedagang dan persyaratan lain yang tercantum dalam regulasi daerah?

Apalagi, Ajeng menyebut kapasitas PIS sebenarnya mampu menampung lebih dari 900 lapak. Bahkan, sejumlah area masih dalam proses pembangunan untuk memperluas daya tampung.

Dari sekitar 200 pedagang aktif, kurang lebih 50 di antaranya merupakan pedagang berskala besar.

“Satu pedagang tidak bisa dibatasi hanya satu lapak karena mereka membutuhkan area yang luas. Jadi pembagian tempat disesuaikan dengan kebutuhan volume dagangan masing-masing,” jelasnya.

Persoalan berikutnya adalah aktivitas pasokan dan tingkat keterisian lapak. Menurut Ajeng, pasokan buah mengikuti kedatangan petani dari berbagai daerah. Tidak setiap hari seluruh lapak dipenuhi komoditas.

“Kalau petaninya datang seminggu sekali, lapak bisa kelihatan kosong sementara. Tapi begitu kiriman datang, barang langsung menumpuk. Jadi kelihatannya sepi padahal mereka sedang menunggu pengiriman,” ungkapnya.

PIS juga menyediakan fasilitas umum dan kantin UMKM. Namun, berdasarkan pantauan, kantin tersebut baru terisi tiga stan.

Untuk persoalan kebersihan, pihak administrasi mengklaim telah memiliki izin pembuangan sampah serta menyiagakan petugas kebersihan.

“Limbahnya kita ada izin pembuangan sampah. Semuanya di sini ada izin. Ada perizinan parkir juga, perizinan pembuangan sampah juga ada,” tegas Ajeng.

Pedagang Relokasi Mengaku Gratis Sewa Lapak

Fakta lain muncul dari keterangan salah seorang pedagang relokasi yang sebelumnya berjualan di kawasan Tanjungsari dan Tembok Dukuh. Pedagang yang meminta identitasnya tidak disebutkan itu mengaku baru dua minggu menempati PIS.

Ia mengaku pindah setelah tempat usaha sebelumnya disegel.

“Di tempat lama sudah disegel, jadi pindah ke sini. Di sini tidak ada biaya sewa lapak (gratis), cuma bayar uang timbangan Rp80.000,” tuturnya.

Keterangan ini memperlihatkan adanya pedagang yang berpindah lokasi setelah penertiban di tempat sebelumnya.

Pemkot Jangan Hanya Tegas kepada Pedagang Kecil

Kondisi PIS tersebut perlu menjadi bahan evaluasi Pemkot Surabaya. Penegakan Perda tidak boleh berhenti pada penertiban aktivitas perdagangan di satu lokasi, sementara penerapan standar dan persyaratan terhadap pasar lainnya tidak dijelaskan secara terbuka.

Jika Perda Nomor 1 Tahun 2023 dijadikan dasar penertiban, maka seluruh ketentuan harus dijelaskan dan diterapkan secara konsisten. Jangan sampai pedagang kecil menghadapi tindakan penertiban, sementara persoalan pemenuhan kriteria pasar yang beroperasi 24 jam justru tidak mendapatkan penjelasan yang transparan.

Pemkot Surabaya, khususnya dinas yang membidangi perdagangan, perlu membuka data mengenai status perizinan PIS, kesesuaian luas lahan dan bangunan, jumlah pedagang aktif, serta dasar penetapan operasional 24 jam.

Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya pasar beroperasi sepanjang hari. Lebih jauh, ini menyangkut kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan regulasi yang dibuatnya sendiri.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *