SURABAYA – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim dalam menjaga stabilitas keamanan serta iklim investasi. Namun, upaya menciptakan situasi kondusif harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai, keamanan dan kepastian hukum menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan investasi. Di saat yang sama, keterbukaan komunikasi dan ruang dialog juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Apresiasi tersebut disampaikan Lia menyusul pertemuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemprov Jatim dan Polda Jatim dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Lia.
Menurutnya, iklim investasi yang sehat tidak hanya bergantung pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada kepastian hukum dan hubungan yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.
Pertumbuhan investasi, lanjut Lia, diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan.
“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ruang Aspirasi Buruh dan Mahasiswa Perlu Dijaga
Lia menegaskan, menjaga kondusivitas daerah tidak boleh mengabaikan ruang demokrasi. Masyarakat, termasuk kalangan buruh dan mahasiswa, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi yang perlu dihormati.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyikapi perbedaan pandangan maupun persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog, dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Menurut Lia, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Persoalan yang muncul perlu ditangani melalui dialog, dengan tetap menghormati hak masyarakat dan berpedoman pada ketentuan hukum.
Ia menilai stabilitas keamanan dan kebebasan menyampaikan aspirasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi, saling menghormati, dan penyelesaian persoalan secara proporsional.
Di sisi lain, situasi daerah yang aman dan harmonis juga menjadi faktor pendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pendidikan, serta berbagai aktivitas sosial masyarakat.
Lia berharap sinergi Pemprov Jatim dan Polda Jatim tidak berhenti pada koordinasi pengamanan, tetapi juga diperkuat melalui komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan begitu, kepentingan pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak warga.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan Gubernur Khofifah dan Kapolda Jatim tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, serta beberapa kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.
