Lilik Hendarwati Fasilitasi 9.000 NIB UMKM, Buka Akses Permodalan hingga Rp100 Juta

SURABAYA – Legalitas usaha menjadi salah satu pintu penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis sekaligus memperoleh akses pembiayaan resmi. Karena itu, Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, terus mendorong pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sejak 2023 hingga 2024, Lilik telah memfasilitasi penerbitan NIB bagi sekitar 9.000 pelaku UMKM. Program tersebut kembali dilanjutkan melalui layanan penerbitan NIB gratis saat dirinya menggelar reses di Jalan Dinoyo Baru No. 9D, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui program Jemput Bola Sadar Legalitas Usaha (Jebol Saleha).

Lilik mengatakan, masih banyak pelaku UMKM di Surabaya yang belum memahami pentingnya legalitas usaha. Padahal, NIB menjadi salah satu persyaratan penting untuk mengakses berbagai program pemberdayaan dan fasilitas pemerintah.

“Banyak UMKM di Kota Surabaya. Sehingga melalui program NIB dari DPMPTSP, saya jemput bola mendorong UMKM di Kota Surabaya untuk mengurus NIB. Ini yang terus saya lakukan, termasuk di masa reses ini,” ungkap politisi PKS tersebut.

Menurut Lilik, kepemilikan NIB tidak boleh hanya dipandang sebagai kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut memiliki manfaat nyata, terutama ketika pelaku usaha membutuhkan tambahan modal maupun mengikuti program pelatihan dari pemerintah.

“Hampir semua kegiatan yang bernama UMKM atau usaha sekarang harus punya NIB. Kemarin banyak warga mengira NIB hanya disimpan saja, ternyata sekarang sangat berguna saat mereka butuh permodalan maupun meminta bantuan pelatihan dari pemerintah,” jelasnya.

Lebih jauh, Lilik mendorong pelaku UMKM memanfaatkan NIB untuk mengakses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Prokesra) yang disalurkan Bank Jatim maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurutnya, fasilitas pembiayaan resmi tersebut perlu dimanfaatkan masyarakat agar tidak bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi yang berpotensi memberatkan kondisi keuangan pelaku usaha.

“Kalau di Bank Jatim, pinjaman bahkan bisa sampai Rp100 juta tanpa bunga atau dengan skema yang sangat ringan. Ini jauh lebih aman daripada masyarakat terjebak pinjaman yang bunganya membengkak berkali-kali lipat dalam hitungan bulan,” tegasnya.

Lilik menyebut, fasilitasi penerbitan NIB telah menjangkau berbagai jenis usaha yang tumbuh di kawasan perkampungan Surabaya. Mulai dari perdagangan, jasa laundry, pijat, akupunktur, hingga pengemudi ojek daring.

Dalam setiap titik pelaksanaan reses, kuota penerbitan NIB rata-rata mencapai 100 pelaku usaha. Bahkan, jumlah pemohon kerap melampaui target yang disediakan.

Tidak hanya legalitas usaha, kegiatan tersebut juga melibatkan Universitas Airlangga untuk memfasilitasi sertifikasi halal serta Dinas Kesehatan yang memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha.

Lilik berharap layanan jemput bola tersebut dapat terus diperluas, terutama ke wilayah yang masih memiliki banyak pelaku UMKM tanpa legalitas usaha.

Menurut legislator dari daerah pemilihan Surabaya ini, UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, sertifikasi halal, dan pelatihan perlu terus diperkuat.

“Dengan kondisi ekonomi saat ini, peran UMKM sangat penting. Untuk itu, dukungan NIB sangat diperlukan guna mendukung pengembangan UMKM ke depannya,” pungkasnya.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *