SURABAYA – Kenaikan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Surabaya menjadi sekitar Rp23 miliar harus diikuti dengan hasil riset yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. DPRD Kota Surabaya mendorong Brida tidak sekadar menjalankan penelitian, tetapi menjadi motor penggerak inovasi untuk menjawab persoalan prioritas pembangunan kota.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menegaskan pentingnya peran Brida dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terutama untuk merumuskan program yang mampu menyelesaikan persoalan sosial dan infrastruktur perkotaan.
Hal itu disampaikannya seusai rapat koordinasi pembahasan APBD. Menurut Achmad, riset daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Harapan kami, Brida dapat menjadi motor penggerak inovasi riset daerah, khususnya memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya dalam menyusun program prioritas agar permasalahan sosial di masyarakat dapat terjawab,” ujar Achmad.
Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan agar kegiatan penelitian tidak berhenti pada kajian yang jauh dari kebutuhan pembangunan kota. Brida harus mampu mengidentifikasi persoalan riil yang dihadapi warga, termasuk ancaman cuaca ekstrem dan efektivitas penanganan banjir.
Sorotan terhadap penanganan banjir menjadi penting mengingat anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, jalan, serta jembatan di Surabaya mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahun.
Menurut Achmad, besarnya anggaran tersebut perlu diimbangi dengan evaluasi berbasis riset untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap tahun anggaran penanggulangan banjir dan drainase ini tinggi sekali, selalu mencapai kisaran Rp1 triliun. Harapannya, Brida mampu memberikan jawaban dan inovasi, termasuk teknologi atau alat yang membantu dinas terkait dalam pemeliharaan serta normalisasi jaringan drainase,” jelasnya.
Ia berharap Brida dapat menghasilkan inovasi yang aplikatif, mulai dari teknologi pendukung pemeliharaan drainase hingga rekomendasi teknis yang membantu dinas terkait meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir.
Di sisi lain, Achmad menyoroti peningkatan anggaran Brida dalam pembahasan APBD. Jika pada 2024 anggaran lembaga tersebut berada di kisaran Rp8 miliar, kini anggarannya meningkat menjadi sekitar Rp23 miliar.
Kenaikan anggaran itu, menurut dia, harus menjadi momentum bagi Brida untuk meningkatkan kualitas penelitian, memperkuat inovasi, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah daerah.
DPRD berharap tambahan anggaran tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas riset, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam penyelesaian persoalan masyarakat Surabaya.
“Tentu harapannya, dengan kenaikan anggaran ini dapat memberikan efek positif yang linier dengan kenaikan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemkot Surabaya,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, Brida dituntut mampu membuktikan bahwa riset daerah bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan Kota Surabaya.
