SURABAYA (KabarJawatimur) – Serapan anggaran untuk program kepemudaan atau Gen Z di sejumlah wilayah Kota Surabaya mendapat sorotan DPRD. Di tengah proyeksi serapan Perubahan APBD 2026 yang dipatok nyaris 100 persen, realisasi anggaran khusus intervensi bagi pemuda justru disebut masih sangat rendah.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, usai memimpin rapat pembahasan perubahan anggaran bersama jajaran camat dan lurah se-Kota Surabaya.
Cahyo mengatakan, dalam rapat tersebut sejumlah kecamatan menyampaikan proyeksi serapan anggaran hingga 99,99 persen bahkan 100 persen. Namun, ketika ditelusuri lebih rinci pada mata anggaran tertentu, khususnya program kepemudaan, kondisinya ternyata belum sejalan dengan proyeksi tersebut.
“Optimisme itu penting dan bagus, tetapi kita tetap harus rasional melihat kondisi lapangan. Ketika kami cek serapan anggaran intervensi Gen Z, angkanya masih sangat rendah. Berdasarkan hitungan kasar sementara, realisasinya bahkan belum mencapai 5 persen,” ujar Cahyo.
Ia mencontohkan, pada salah satu kecamatan, anggaran yang dialokasikan secara berkala untuk kegiatan pemuda atau Karang Taruna di tingkat RW baru sebagian kecil yang berhasil direalisasikan.
Padahal, menurutnya, sejumlah kelompok pemuda telah menjalankan kegiatan pada bulan-bulan sebelumnya. Namun, mereka belum dapat mencairkan anggaran untuk tahap berikutnya karena masih terkendala kelengkapan administrasi.
Cahyo menyebut persoalan administrasi menjadi salah satu hambatan utama. Di antaranya kelengkapan Surat Keputusan (SK) kepengurusan, pembukaan rekening bank atas nama organisasi, hingga pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Teman-teman Gen Z ini kan masih dalam proses belajar mengelola anggaran pemerintah yang ketat aturan. Karena itu, saya berharap Camat dan Lurah tidak melepas begitu saja. Dampingi mereka, temani, dan komunikasikan apa kendalanya agar serapan anggaran ini bisa optimal,” tegas politisi PKS tersebut.
Menurut Cahyo, rendahnya serapan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan kelompok penerima anggaran. Pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan juga memiliki peran penting dalam memastikan program yang telah dirancang dapat berjalan.
Ia menilai pendampingan diperlukan agar kelompok pemuda tidak terhambat persoalan administratif yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan fasilitasi dari pemerintah wilayah.
Lebih jauh, Cahyo mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya persentase anggaran yang terserap. Yang jauh lebih penting adalah manfaat konkret yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan hanya soal berapa persen anggaran yang habis dibelanjakan atau output-nya, tetapi juga bagaimana outcome atau manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” katanya.
Ia menegaskan, program kepemudaan perlu mendapat perhatian serius karena kelompok muda merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Surabaya ke depan.
“Anak-anak muda ini adalah calon pemimpin masa depan Surabaya. Ketika program dan anggaran untuk mereka dikawal dengan baik hari ini, dampaknya tentu akan sangat positif bagi pembangunan kota ke depan,” pungkasnya.
