SURABAYA (KabarJawatimur) – Sistem pendataan kemiskinan berbasis Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat kembali menuai sorotan. Metode tersebut dinilai belum mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh, khususnya di wilayah perkotaan seperti Surabaya.
Kritik itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma. Ia mengapresiasi upaya pemerintah membangun satu basis data kemiskinan nasional, namun menilai penerapan metode PMT di lapangan masih menyisakan persoalan serius.
Menurut William, penggunaan pendekatan statistik dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat berpotensi menimbulkan exclusion error, yakni warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok penerima.
“Secara metodologi statistik, tingkat exclusion error-nya bisa mencapai 30 sampai 50 persen. Metode ini tampak amburadul karena tidak mempertimbangkan dinamika riil di daerah,” ujar William.
Ia mencontohkan persoalan penilaian aset dan harga tanah. Di Surabaya, nilai tanah di kawasan tertentu bisa sangat tinggi. Namun, tingginya nilai aset tersebut tidak otomatis menunjukkan kemampuan ekonomi pemiliknya.
Banyak warga, kata William, tinggal di rumah yang berada di lokasi strategis karena merupakan warisan orang tua. Di sisi lain, penghasilan dan kemampuan belanja sehari-hari mereka justru berada pada tingkat ekonomi rendah.
“Nilai aset atau harga tanah di Surabaya jelas berbeda dengan daerah lain seperti Papua. Karena itu, indikatornya tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat warga yang secara ekonomi masih membutuhkan bantuan justru terlempar ke desil yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap sejumlah program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan.
Persoalan semakin kompleks karena Pemkot Surabaya telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp30 miliar per tahun untuk mengerahkan Kader Surabaya Hebat (KSH) melakukan verifikasi kondisi warga secara langsung dari rumah ke rumah.
William menyebut hasil pendataan lapangan terhadap sekitar 28.000 warga tersebut dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai kondisi masyarakat. Namun, hasil verifikasi daerah tersebut masih dapat terbentur dengan formula desil yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Data dari lapangan sudah diverifikasi, tetapi ketika masuk formula pusat, hasilnya bisa berbeda. Ini yang harus dievaluasi,” katanya.
Dampaknya juga dirasakan dalam pelaksanaan program pendidikan. William menyinggung program beasiswa Pemkot Surabaya yang memiliki anggaran sekitar Rp190 miliar untuk 23.000 mahasiswa.
Dari anggaran tersebut, sekitar Rp114 miliar sempat tertahan akibat persoalan sinkronisasi dengan kriteria desil kemiskinan.
Karena itu, DPRD Surabaya mendorong pemerintah pusat dan BPS tidak sekadar mempertahankan formula yang ada, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode PMT.
William berharap pembaruan data kemiskinan dapat mengakomodasi kondisi sosial-ekonomi yang lebih dinamis di setiap daerah. Data hasil verifikasi pemerintah daerah dan pendekatan berbasis komunitas juga dinilai perlu menjadi bagian penting dalam penentuan status kesejahteraan warga.
“Harus ada fleksibilitas dan ruang bagi data community-based yang dihimpun pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat yang nyata-nyata membutuhkan bantuan justru gugur hanya karena formula,” tandasnya.
DPRD Surabaya juga berencana mendatangi Kementerian Sosial di Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut sekaligus mendorong evaluasi dan penyesuaian kriteria desil agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah.
Bagi DPRD, persoalan data bukan sekadar masalah administrasi. Ketidaktepatan dalam menentukan desil dapat berujung pada hilangnya hak masyarakat terhadap bantuan dan program pemerintah yang seharusnya mereka terima.
Kritik itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma. Ia mengapresiasi upaya pemerintah membangun satu basis data kemiskinan nasional, namun menilai penerapan metode PMT di lapangan masih menyisakan persoalan serius.
Menurut William, penggunaan pendekatan statistik dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat berpotensi menimbulkan exclusion error, yakni warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok penerima.
“Secara metodologi statistik, tingkat exclusion error-nya bisa mencapai 30 sampai 50 persen. Metode ini tampak amburadul karena tidak mempertimbangkan dinamika riil di daerah,” ujar William.
Ia mencontohkan persoalan penilaian aset dan harga tanah. Di Surabaya, nilai tanah di kawasan tertentu bisa sangat tinggi. Namun, tingginya nilai aset tersebut tidak otomatis menunjukkan kemampuan ekonomi pemiliknya.
Banyak warga, kata William, tinggal di rumah yang berada di lokasi strategis karena merupakan warisan orang tua. Di sisi lain, penghasilan dan kemampuan belanja sehari-hari mereka justru berada pada tingkat ekonomi rendah.
“Nilai aset atau harga tanah di Surabaya jelas berbeda dengan daerah lain seperti Papua. Karena itu, indikatornya tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat warga yang secara ekonomi masih membutuhkan bantuan justru terlempar ke desil yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap sejumlah program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan.
Persoalan semakin kompleks karena Pemkot Surabaya telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp30 miliar per tahun untuk mengerahkan Kader Surabaya Hebat (KSH) melakukan verifikasi kondisi warga secara langsung dari rumah ke rumah.
William menyebut hasil pendataan lapangan terhadap sekitar 28.000 warga tersebut dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai kondisi masyarakat. Namun, hasil verifikasi daerah tersebut masih dapat terbentur dengan formula desil yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Data dari lapangan sudah diverifikasi, tetapi ketika masuk formula pusat, hasilnya bisa berbeda. Ini yang harus dievaluasi,” katanya.
Dampaknya juga dirasakan dalam pelaksanaan program pendidikan. William menyinggung program beasiswa Pemkot Surabaya yang memiliki anggaran sekitar Rp190 miliar untuk 23.000 mahasiswa.
Dari anggaran tersebut, sekitar Rp114 miliar sempat tertahan akibat persoalan sinkronisasi dengan kriteria desil kemiskinan.
Karena itu, DPRD Surabaya mendorong pemerintah pusat dan BPS tidak sekadar mempertahankan formula yang ada, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode PMT.
William berharap pembaruan data kemiskinan dapat mengakomodasi kondisi sosial-ekonomi yang lebih dinamis di setiap daerah. Data hasil verifikasi pemerintah daerah dan pendekatan berbasis komunitas juga dinilai perlu menjadi bagian penting dalam penentuan status kesejahteraan warga.
“Harus ada fleksibilitas dan ruang bagi data community-based yang dihimpun pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat yang nyata-nyata membutuhkan bantuan justru gugur hanya karena formula,” tandasnya.
DPRD Surabaya juga berencana mendatangi Kementerian Sosial di Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut sekaligus mendorong evaluasi dan penyesuaian kriteria desil agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah.
Bagi DPRD, persoalan data bukan sekadar masalah administrasi. Ketidaktepatan dalam menentukan desil dapat berujung pada hilangnya hak masyarakat terhadap bantuan dan program pemerintah yang seharusnya mereka terima.
