SURABAYA ( Kabarjawatimur.com)– Tingginya angka kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk Surabaya yang masih didominasi akibat korsleting listrik menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Komisi C DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menilai penanganan kebakaran tidak cukup hanya dilakukan saat insiden terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan mitigasi sejak dini dengan memperhatikan kondisi instalasi listrik warga, terutama di kawasan padat penduduk dan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah.
“Terkait tingginya jumlah kebakaran ini, kami di legislatif mengimbau dan mendorong agar pemerintah kota segera melakukan langkah-langkah konkret di lapangan,” ujar Achmad Nurdjayanto.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembukaan layanan atau kanal pengaduan khusus bagi masyarakat untuk melaporkan potensi bahaya kelistrikan di lingkungan mereka. Menurutnya, persoalan jaringan listrik membutuhkan penanganan tenaga profesional sehingga warga tidak dapat melakukan perbaikan secara mandiri.
“Pemkot harus membuka layanan dan kanal aduan masyarakat jika terdapat potensi yang dapat membahayakan berkaitan dengan kelistrikan. Ini penting karena diperlukan keahlian khusus terkait jaringan kelistrikan,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kolaborasi dengan PT PLN (Persero) dalam upaya pemeriksaan, perbaikan, hingga peremajaan jaringan listrik yang sudah tidak layak, khususnya di rumah-rumah warga yang berisiko tinggi mengalami kebakaran.
Selain aspek teknis kelistrikan, Achmad menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi penanganan dini kebakaran kepada masyarakat. Menurutnya, warga yang tinggal di kawasan padat penduduk perlu dibekali pemahaman mengenai langkah cepat yang harus dilakukan ketika muncul tanda-tanda kebakaran.
“Sosialisasi terkait penanganan dini bencana, khususnya kebakaran di permukiman padat penduduk, harus dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pihak seperti BPBD dan Kampung Pancasila,” ujarnya.
Dari sisi penganggaran, DPRD Surabaya juga berkomitmen mengawal alokasi dana untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Kami mendorong adanya alokasi biaya khusus di titik-titik RW yang padat serta memiliki kerawanan tinggi terhadap potensi kebakaran,” tegasnya.
Tak hanya itu, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong lahirnya solusi jangka panjang melalui integrasi infrastruktur pengendalian banjir dan penanganan kebakaran. Salah satu gagasan yang diusulkan adalah pemanfaatan kolam retensi sebagai sumber pasokan air untuk hidran di kawasan permukiman.
Menurut Achmad, kolam retensi dapat memiliki fungsi ganda. Selain menampung air hujan untuk mengurangi genangan dan banjir, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat terjadi kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau armada pemadam kebakaran karena akses jalan yang sempit.
“Kami mendorong kolaborasi antara DPKP dengan DSDABM terkait pemanfaatan kolam retensi di kawasan permukiman yang lahannya masih memungkinkan. Selain berfungsi mengurangi banjir, airnya juga bisa digunakan sebagai sumber hidran ketika terjadi kebakaran,” pungkasnya.
