Surabaya (Kabarjawatimur.com) – Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, meminta Pemerintah Kota Surabaya memberikan intervensi khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Menurutnya, seluruh siswa yang masuk kategori keluarga miskin (Gakin) maupun yang terdata dalam Desil 1 hingga Desil 5 harus mendapatkan prioritas melalui jalur afirmasi agar tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan yang layak.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena kendala akses atau administrasi. Mereka wajib mendapatkan prioritas melalui jalur afirmasi,” tegas Akmarawita.
Komisi D DPRD Surabaya, lanjutnya, terus mendorong agar seluruh data siswa Gakin dapat diintegrasikan secara menyeluruh oleh dinas terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan afirmasi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan saat proses penerimaan siswa berlangsung.
Akmarawita menegaskan, sinkronisasi data antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan perangkat daerah lainnya harus dilakukan secara maksimal agar tidak ada siswa dari keluarga miskin yang terlewat dalam sistem.
“Kami ingin seluruh data siswa Gakin masuk dan terintegrasi dengan baik. Dengan begitu, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dapat terjamin dan proses SPMB berjalan lebih adil,” ujarnya.
Komisi D DPRD Surabaya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB agar kebijakan afirmasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga kurang mampu di Kota Surabaya.
