Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait pencairan tambahan penghasilan guru ASN SMA dan SMK berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG), THR, dan gaji ke-13 tahun 2025 yang hingga kini belum diterima para guru.
Desakan tersebut disampaikan Lilik usai menerima audiensi Forum Komunikasi TPG Jawa Timur di ruang Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Forum tersebut terdiri dari perwakilan guru ASN SMA dan SMK dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Bangkalan.
Menurut Lilik, keterlambatan pencairan tambahan penghasilan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan guru, terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru saat kebutuhan keluarga dan pendidikan anak meningkat.
“Mereka mempertanyakan kapan pencairan tunjangan tersebut dilakukan karena saat ini banyak guru membutuhkan dana itu untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang akan masuk sekolah maupun perguruan tinggi,” ujar Lilik.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut hak tenaga pendidik yang selama ini menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa.
Lilik menegaskan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur akan menindaklanjuti aspirasi para guru dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait agar ada solusi yang jelas mengenai pencairan TPG, THR, dan gaji ke-13.
“Kami berharap hak-hak guru dapat segera direalisasikan. Mereka telah menjalankan tugas mendidik generasi bangsa dengan penuh dedikasi, sehingga kesejahteraan mereka juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, para guru menyampaikan bahwa tambahan penghasilan senilai satu kali Tunjangan Profesi Guru yang menjadi bagian dari THR dan gaji ke-13 tahun 2025 hingga kini belum terealisasi.
Perwakilan guru, Adityawarman, mengatakan para guru berharap pemerintah segera memberikan kepastian karena banyak guru membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak.
“Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pencairan hak guru yang hingga kini belum terealisasi,” katanya.
Menurut dia, para guru sebenarnya telah menyampaikan aspirasi serupa kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Namun karena belum memperoleh jawaban yang jelas, mereka akhirnya meminta dukungan DPRD Jawa Timur melalui Fraksi PKS.
Lilik berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme dan jadwal pencairan agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian menjelang tahun ajaran baru.
