SURABAYA ( Kabarjawatimur) – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di kawasan Bogarami, Kelurahan Bulak, Surabaya. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026) itu, persoalan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), keterbatasan SMA/SMK negeri, hingga penguatan pelaku UMKM menjadi perhatian utama.
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (1/8/2026), Lilik mengatakan banyak warga mengeluhkan data DTSEN yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, sejumlah masyarakat kesulitan memperoleh bantuan sosial karena data yang digunakan pemerintah dianggap belum akurat.
Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut, pengelolaan DTSEN merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap penyusunan data.
“Kami akan terus mengusulkan agar dilakukan pembaruan data DTSEN mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Hasilnya kemudian disampaikan kepada pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk diklarifikasi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Lilik.
Ia menegaskan akan mengawal proses pembaruan data tersebut agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain DTSEN, warga juga menyampaikan keluhan mengenai minimnya jumlah SMA dan SMK negeri di Surabaya. Menurut mereka, pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pendidikan negeri.
Menanggapi hal itu, Lilik menjelaskan bahwa penambahan sekolah bukan hanya soal pembangunan gedung, tetapi juga membutuhkan dukungan sarana-prasarana, laboratorium, ruang kelas, tenaga pendidik, hingga anggaran operasional yang cukup.
“Di sisi lain, pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi menghadapi keterbatasan dalam merealisasikan berbagai program yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Persoalan lain yang mengemuka dalam reses tersebut adalah keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah perlambatan ekonomi.
Lilik mengungkapkan pihaknya selama ini telah mendorong berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan produksi, pendampingan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, hingga pelatihan teknologi informasi serta pengemasan produk.
“Untuk pemasaran, kami juga berupaya menggandeng pemerintah, para pemangku kepentingan, dan berbagai relasi agar produk-produk UMKM memiliki pasar yang lebih luas dan mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha,” pungkasnya.
Reses yang dihadiri tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan pelaku UMKM tersebut menghasilkan sejumlah masukan yang akan dibawa Lilik Hendarwati ke DPRD Jawa Timur sebagai bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan maupun penganggaran.
