SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) — Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya mendapat perhatian dari DPRD. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mengingatkan agar langkah penghematan tidak mengorbankan pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, alokasi anggaran pembangunan dan layanan publik yang mencapai Rp 6,2 triliun atau sekitar 49,27 persen dari APBD 2026 harus tetap dijaga optimal pemanfaatannya.
“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Itu kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya efisiensi yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan menekan belanja operasional—mulai dari konsumsi rapat, penggunaan energi, hingga mendorong kendaraan listrik—merupakan langkah tepat selama tidak menggeser fokus pada belanja pembangunan.
Namun demikian, ia menegaskan DPRD akan mengawal ketat implementasi kebijakan tersebut di lapangan agar tidak berdampak pada kualitas pekerjaan.
“Jangan sampai ada alasan efisiensi lalu kualitas pekerjaan turun atau proyek jadi molor. Ini yang akan kami awasi,” tegasnya.
Sejumlah proyek strategis pun menjadi sorotan, seperti lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Menganti Lidah Wetan, diversi Jalan Raya Pakal–Raci, hingga pembangunan fly over Taman Pelangi.
Selain itu, pembangunan 11 rumah pompa baru dan normalisasi saluran air dinilai krusial untuk mengatasi persoalan genangan di Kota Surabaya.
“Kalau infrastruktur ini berjalan baik, dampaknya langsung ke ekonomi dan mobilitas warga,” katanya.
Di sektor pelayanan publik, DPRD juga menyoroti peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk perbaikan 10 puskesmas dan pembangunan satu puskesmas baru di Sidosermo dengan total anggaran sekitar Rp 15,3 miliar.
“Pemerataan layanan kesehatan ini penting. Warga harus semakin mudah mengakses layanan tanpa harus pergi jauh,” imbuhnya.
Dari sisi pengadaan proyek, pada triwulan pertama 2026 tercatat 25 paket telah masuk proses lelang. Sebanyak 19 paket di antaranya telah selesai, sementara empat lainnya masih dalam tahap persiapan. Proyek-proyek tersebut didominasi pembangunan jalan, rumah pompa, serta rehabilitasi sekolah.
Achmad menegaskan transparansi dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek menjadi kunci agar anggaran besar tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kami akan kawal dari proses lelang sampai pelaksanaan di lapangan. Anggaran ini harus terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
