SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengendalian Banjir Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mendorong perubahan strategi penanganan banjir di Kota Pahlawan.
Ia menilai penanganan banjir tidak lagi cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik seperti penambahan saluran baru, melainkan harus diperkuat melalui pemeliharaan infrastruktur drainase yang sudah tersedia.
Hal itu disampaikan Achmad menyusul kembali munculnya sejumlah titik genangan setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Surabaya dalam dua hari terakhir.
Menurutnya, Surabaya saat ini sudah memiliki jaringan drainase yang cukup besar, mulai dari saluran, box culvert, gorong-gorong hingga rumah pompa yang telah terkoneksi. Namun, fungsi infrastruktur tersebut kerap menurun akibat sedimentasi dan kurang optimalnya perawatan.
“Penanganan banjir Surabaya saat ini sudah seharusnya tidak lagi berfokus pada penambahan volume saluran. Infrastruktur drainase yang dibangun selama bertahun-tahun sudah cukup masif. Yang perlu diperkuat sekarang adalah aspek perawatan dan pemeliharaannya,” ujar Achmad, Selasa (23/6/2026).
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya itu mengusulkan agar Dana Kelurahan (Dakel) yang rata-rata mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per kelurahan dapat dimanfaatkan untuk pengadaan mini excavator.
Ia mendorong agar 153 kelurahan di Surabaya memiliki alat normalisasi saluran sendiri sehingga pengerukan sedimentasi dan pembersihan drainase bisa dilakukan secara cepat.
“Kalau dibandingkan membangun saluran baru atau memperbesar gorong-gorong yang anggarannya bisa mencapai miliaran rupiah, pengadaan mini excavator jauh lebih murah. Satu alat bisa digunakan berkali-kali untuk menangani banyak titik saluran,” katanya.
Achmad menilai selama ini anggaran penanganan banjir masih terlalu banyak diarahkan pada pembangunan fisik, sementara pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada belum mendapatkan porsi yang seimbang.
Akibatnya, saluran yang sebenarnya masih memiliki kapasitas cukup justru tidak berfungsi maksimal karena tertutup sedimen maupun sampah.
“Sering terjadi saluran sudah dibangun, lalu beberapa tahun kemudian diperbesar lagi. Ini menunjukkan pembangunan fisik saja tidak cukup. Saluran yang ada harus dirawat agar tetap mampu menampung debit air,” ujarnya.
Selain pemeliharaan drainase, Achmad juga meminta Pemkot Surabaya mulai memperkuat mitigasi terhadap ancaman banjir rob di kawasan pesisir.
Menurutnya, pengendalian banjir ke depan tidak hanya bergantung pada sistem drainase dan rumah pompa, tetapi juga perlu didukung keberadaan kawasan resapan serta kolam retensi.
Ia mendorong aset-aset milik Pemkot yang masih tersedia dapat dimanfaatkan sebagai area tampungan air untuk mengurangi limpasan saat hujan ekstrem.
“Kalau saluran sudah terkoneksi dan rumah pompa sudah tersedia, maka yang harus diperkuat adalah kapasitas tampungan air. Ini menjadi solusi jangka panjang agar Surabaya tidak terus bergantung pada pembangunan saluran baru,” tambahnya.
Achmad menegaskan paradigma pengendalian banjir Surabaya harus bergeser dari sekadar membangun infrastruktur baru menjadi memastikan seluruh sistem yang sudah ada dapat bekerja secara maksimal.
Menurutnya, strategi tersebut dapat membuat penggunaan anggaran lebih efektif sekaligus mempercepat respons penanganan banjir di tingkat wilayah.
