Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya pada Senin (22/6/2026) kembali memicu sorotan terhadap sistem pengendalian banjir. Sejumlah kawasan seperti Simo, Sawahan, hingga Exit Tol Banyu Urip terendam dan mengganggu aktivitas warga, terutama saat jam sibuk pagi hari.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menilai persoalan banjir tidak bisa hanya dijawab dengan pembangunan infrastruktur baru. Menurutnya, pemerintah kota perlu memperkuat langkah perawatan, terutama normalisasi saluran drainase secara rutin dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
“Penanganan banjir Kota Surabaya tidak harus melulu dengan pembangunan fisik. Justru yang harus diperhatikan adalah normalisasi saluran dengan sarana infrastruktur yang mumpuni,” tegas Aning.
Politisi perempuan tersebut mengungkapkan, Surabaya sebagai kota metropolitan masih menghadapi keterbatasan alat untuk melakukan pengerukan sedimentasi saluran. Ia menyebut informasi yang diterimanya, saat ini hanya terdapat satu unit alat yang digunakan untuk normalisasi drainase.
“Surabaya hanya punya satu alat untuk normalisasi, sehingga proses normalisasi pasti akan terlambat. Akibatnya banyak saluran mengalami sedimentasi, penyumbatan, hingga pendangkalan,” ujarnya.
Menurut Aning, kondisi tersebut membuat kapasitas saluran tidak optimal ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Air yang seharusnya mengalir dengan cepat justru tertahan dan memicu genangan di sejumlah titik.
Di wilayah Sawahan, genangan air sempat merendam jalan dan mengganggu aktivitas warga. Sementara kawasan Simo yang sebelumnya jarang mengalami banjir, kini menjadi perhatian setelah video kondisi banjir beredar luas di media sosial.
“Dulu daerah Simo gak pernah banjir seperti ini,” ujar salah satu warga dalam video yang diunggah akun TikTok Mas Wira.
Aning juga menanggapi alasan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yang menyebut hujan deras, air laut pasang, hingga gangguan pompa menjadi faktor penyebab banjir. Menurutnya, faktor tersebut tidak bisa terus dijadikan alasan karena DPRD telah menyetujui anggaran pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir sesuai kebutuhan yang diajukan pemerintah kota.
“Banyaknya pompa mati harusnya tidak menjadi alasan. Anggaran pemeliharaan sudah sesuai kebutuhan dan tidak ada yang kita coret,” tegasnya.
Karena itu, Komisi C DPRD Surabaya meminta Pemkot segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir, termasuk menambah alat berat untuk normalisasi serta mempercepat pengerukan sedimentasi di titik-titik rawan.
“Pemkot harus melakukan penambahan sarana prasarana sekaligus normalisasi secara berkesinambungan dan tepat sasaran. Prioritasnya di wilayah dengan konsentrasi genangan tinggi dan membutuhkan penanganan segera,” pungkas Aning.
Banjir yang kembali terjadi menjadi pengingat bahwa pengelolaan drainase tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Warga kini menunggu langkah konkret agar genangan yang menghambat aktivitas dan perekonomian tidak terus berulang setiap kali hujan deras melanda Surabaya. (KJT)
