SURABAYA – Ketidaktepatan data desil kesejahteraan masyarakat bukan sekadar persoalan administrasi. Dampaknya bisa merembet pada hilangnya akses layanan kesehatan hingga tertutupnya kesempatan warga memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, setelah menerima berbagai keluhan masyarakat dalam kegiatan reses di Balai RW 5 Kalibokor Kencana, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam.
Yordan menegaskan, aspirasi warga terkait ketidaksesuaian data desil harus mendapat perhatian serius. Sebab, kategori kesejahteraan tersebut kini menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima sejumlah program bantuan pemerintah.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu mengungkapkan, persoalan desil banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah. Bahkan, tidak sedikit warga yang justru menyalahkan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang mendampingi proses pendataan di lapangan.
Padahal, penentuan kategori desil menggunakan sejumlah indikator yang tidak seluruhnya dapat diakses oleh pendamping maupun masyarakat.
Karena itu, Yordan meminta warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai kondisi riil agar segera mengajukan sanggahan melalui Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos) atau menyampaikan keberatan melalui Ketua RT setempat.
Menurutnya, validitas data menjadi hal mendasar agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas layanan maupun bantuan pemerintah.
Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat. Peserta dengan kategori desil 6 hingga 10 masuk dalam kelompok yang terdampak penonaktifan.
“Data desil ini harus divalidkan. Kalau tidak, dampaknya bisa ke mana-mana. Misalnya BPJS yang dibiayai pemerintah pusat, peserta dengan desil 6 sampai 10 akan dicoret. Tentu ini berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Yordan.
Sebagai langkah antisipasi, Yordan meminta warga yang kepesertaan BPJS PBI pusatnya dinonaktifkan agar segera mengupayakan peralihan ke skema BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Kota Surabaya.
Warga dapat mendatangi Puskesmas untuk mengurus kepesertaan tersebut. Apabila mengalami penolakan atau kesulitan dalam proses pengajuan, Yordan membuka ruang komunikasi agar persoalan itu bisa disampaikan langsung kepadanya untuk dikawal.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sampai jatuh sakit untuk mengurus jaminan kesehatan.
Menurut Yordan, mekanisme penanganan warga yang membutuhkan aktivasi BPJS juga bisa berbeda bergantung pada rumah sakit tempat mereka menjalani perawatan.
Jika pasien dirawat di rumah sakit milik Pemkot Surabaya, pengaktifan BPJS yang ditanggung pemerintah kota dapat dibantu oleh petugas rumah sakit. Namun, jika dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim, swasta, TNI, maupun pemerintah pusat, keluarga pasien harus mengurus sendiri melalui Puskesmas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah beban keluarga ketika sedang menghadapi situasi darurat kesehatan.
“Menurut saya, sedia payung sebelum hujan. Aktifkan BPJS sebelum terjadi sesuatu. Kita memang tidak punya keinginan sakit, tetapi kejadian bisa datang tiba-tiba. Kalau sudah terjadi, keluarga bisa kebingungan mengurusnya,” ujarnya.
Yordan mengakui, kebijakan peralihan kepesertaan BPJS juga berpotensi menambah beban anggaran Pemkot Surabaya. Namun, ia menilai pemerintah tetap harus memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi dan ketidaktepatan data.
Komitmen terhadap cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), menurutnya, harus benar-benar diwujudkan melalui perlindungan yang bisa diakses seluruh masyarakat.
Pengawasan Pendataan Harus Diperkuat
Tidak hanya meminta pembenahan data, Yordan juga mendorong adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pendataan desil.
Ia menilai, persoalan yang terjadi secara masif harus menjadi bahan evaluasi terhadap metode pendataan, termasuk mekanisme penginputan data di lapangan.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan informasi yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, kesalahan input maupun ketidakjujuran dalam proses pendataan berpotensi membuat warga yang seharusnya berhak justru tersingkir dari program bantuan.
“Saya mendorong ada pihak yang bertugas mengawasi penginputan data. Apakah memang betul-betul sesuai atau tidak. Melihat persoalan ini begitu masif, metodenya juga perlu dikritisi. Harus ada pengawasan yang benar-benar memastikan data desil tersebut valid,” tandasnya.
Bantuan UMKM Juga Terdampak
Persoalan ketidaktepatan desil ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap akses layanan kesehatan. Yordan juga menerima keluhan warga terkait program bantuan UMKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jawa Timur Juara (Jawara).
Dalam program tersebut, kategori desil 1 hingga 5 menjadi salah satu persyaratan penerima bantuan.
Yordan memahami pembatasan tersebut dimaksudkan agar bantuan pemerintah lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, apabila data desil tidak sesuai kondisi sebenarnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menghambat warga yang layak mendapatkan dukungan usaha.
Selain persoalan desil, ia juga menyoroti keluhan warga lanjut usia yang masih aktif bekerja dan menopang perekonomian keluarga, tetapi terkendala batas usia produktif dalam persyaratan program bantuan UMKM.
“Program pemerintah untuk UMKM memang bagus karena diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi kalau data desilnya tidak tepat, tentu merugikan warga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan tersebut,” jelasnya.
Yordan menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut akan menjadi perhatian untuk dikawal melalui jalur legislatif.
Baginya, pembenahan data kesejahteraan tidak boleh berhenti pada proses administrasi semata. Akurasi, transparansi, dan pengawasan harus menjadi prioritas agar program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.

