SURABAYA,Kabarjawatimur.com) – Uang rampasan negara senilai Rp4,53 miliar akhirnya masuk ke kas negara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang hasil eksekusi perkara tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat terpidana Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T.
Total uang yang berhasil disetorkan mencapai Rp4.531.142.707. Penyetoran dilakukan melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Surabaya pada Jumat (20/11/2026).
Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Ariyanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyetoran tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
“Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 20 Agustus 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya,” jelasnya.
Uang Rp4,53 Miliar Berasal dari Sitaan dan Rekening Bank
Berdasarkan amar putusan pengadilan, uang yang dirampas untuk negara berasal dari sejumlah barang bukti yang sebelumnya telah disita penyidik.
Rinciannya, uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 22.000 lembar senilai Rp2,2 miliar, kemudian Rp850 juta dari 8.500 lembar pecahan Rp100 ribu.
Selanjutnya, uang tunai sebesar Rp550 juta terdiri dari pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.
Sementara itu, terdapat pula uang sebesar Rp931.142.706,72 yang berasal dari rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Ganjar Siswo Pramono yang telah diblokir dan dirampas untuk negara.
“Dari seluruh barang bukti tersebut, total uang rampasan mencapai lebih dari Rp4,53 miliar dan kini telah disetorkan ke Kas Negara,” imbuhnya.
Kejari Tegaskan Komitmen Pulihkan Kerugian Keuangan Negara
Yogi menegaskan, penyetoran uang rampasan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kejari Surabaya dalam menuntaskan eksekusi putusan pengadilan.
Tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, penegakan hukum juga harus memastikan aset hasil perkara yang telah diputus dirampas untuk negara benar-benar dikembalikan kepada negara.
Melalui Bidang PAPBB, Kejari Surabaya terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti dan uang rampasan agar dapat segera disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara soal menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan aset yang dirampas agar kembali menjadi hak negara dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.(*/Al)

