SURABAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar tidak hanya mengejar tingginya penyerapan anggaran dalam RAPBD 2027. Kualitas belanja, pemerataan pembangunan, serta manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan atau akrab disapa Bang Jo, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026).
Menurut Bang Jo, APBD bukan sekadar dokumen administratif yang memuat angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan publik untuk menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah alokasi anggaran pendidikan. Bang Jo mengapresiasi porsi fungsi pendidikan dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar 22,28 persen. Angka tersebut telah melampaui batas minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Namun, ia mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak sekadar mengejar pemenuhan angka. Penghitungan anggaran pendidikan harus sesuai ketentuan hukum dan metodologi yang berlaku, disertai transparansi terhadap komponen belanja yang tersebar di berbagai perangkat daerah.
“Jangan sampai kita hanya mengejar angka 20 persen, tetapi tidak memastikan ketepatan penghitungan dan hasil yang diperoleh. Mandatory spending harus diikuti mandatory outcome,” ujarnya.
Bang Jo menekankan, keberhasilan anggaran pendidikan semestinya terlihat dari berkurangnya anak tidak sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Perlindungan Warga Miskin dan Pekerja Rentan
Selain pendidikan, Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap perlindungan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Meski angka kemiskinan Surabaya tercatat turun menjadi 3,56 persen pada Maret 2025, masih terdapat sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Karena itu, Bang Jo meminta Pemkot memperkuat validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data juga perlu melibatkan unsur masyarakat serta menyediakan mekanisme klarifikasi dan pengaduan bagi warga yang belum terakomodasi.
Perlindungan tersebut, lanjutnya, tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memperluas akses jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok pekerja rentan sesuai kewenangan daerah.
Di sektor ekonomi, Fraksi PKS mengingatkan agar kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang masuk. Investasi harus memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan UMKM lokal.
“Investasi yang berkualitas harus mampu membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan perlindungan kepada pekerja, dan melibatkan pelaku UMKM. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam angka, tetapi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tandas Bang Jo.
Pemerataan Infrastruktur hingga Kampung
Fraksi PKS juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman. Penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, hingga peningkatan kualitas permukiman harus disusun berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan setiap wilayah.
Menurut Bang Jo, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Kebutuhan masyarakat di kampung-kampung juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran.
Sejumlah perangkat daerah turut menjadi perhatian Fraksi PKS, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta perangkat daerah yang membidangi kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Fraksi PKS juga meminta pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemkot Surabaya tetap mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan, akses yang berkeadilan, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
Soroti Rencana Pinjaman Rp1,3 Triliun
Catatan lain yang mendapat perhatian adalah rencana pembiayaan daerah melalui pinjaman sekitar Rp1,3 triliun sebagaimana tercantum dalam bahan pembahasan RAPBD 2027.
Bang Jo meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan penggunaan pinjaman, kemampuan pembayaran kembali, beban fiskal jangka panjang, hingga manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan,” katanya.
Ia menegaskan, tanggung jawab terhadap APBD tidak berhenti setelah anggaran ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan program, kualitas belanja, dan pencapaian target pembangunan harus terus dilakukan melalui evaluasi berkala serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Bagi Fraksi PKS, keberhasilan RAPBD 2027 bukan semata-mata terlihat dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek pembangunan. Ukuran sesungguhnya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah apakah anak-anak Surabaya semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak, dan UMKM semakin berkembang. Kemajuan pembangunan juga harus dirasakan sampai ke kampung-kampung di seluruh Kota Surabaya,” pungkas Bang Jo.
Fraksi PKS berharap RAPBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Surabaya.
