SURABAYA – Upaya mengantisipasi banjir di Kota Surabaya mendapat dukungan DPRD. Pembangunan lima rumah pompa baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Desember 2026 dinilai menjadi langkah penting untuk menekan potensi genangan di sejumlah kawasan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Minun Latif, menyatakan pembangunan rumah pompa merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memperkuat sistem pengendalian banjir. Fasilitas tersebut berfungsi menyedot dan mengalirkan air agar tidak menggenangi permukiman maupun jalan raya.
“Yang jelas, Wali Kota tidak menginginkan Surabaya ini terjadi banjir atau genangan. Karena itu, banyak dibangun rumah pompa untuk menyedot air yang ada di Kota Surabaya agar tidak terjadi genangan, apalagi sampai banjir,” ujar Minun.
Politisi senior PKB tersebut menilai pembangunan rumah pompa masih sangat memungkinkan untuk terus ditambah pada tahun mendatang. Penambahan infrastruktur harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Namun, menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan keberadaan rumah pompa. Pemkot juga harus memastikan saluran air dan sungai berfungsi optimal, salah satunya melalui pengerukan sedimentasi agar aliran air tidak terhambat.
“Selama Surabaya masih ada laporan banjir, penyebabnya harus dicari. Di samping pengerukan sungai, baru kemudian dibuatkan rumah pompa sehingga aliran air bisa lancar ke laut atau ke sungai,” tegasnya.
Minun yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Surabaya itu juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Kawasan Surabaya timur hingga wilayah barat harus mendapat perhatian sesuai tingkat kerawanan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Selain persoalan rumah pompa, Minun turut menyoroti pembangunan saluran air di kawasan sekitar Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Menurutnya, proyek tersebut dibutuhkan untuk mengatasi persoalan drainase di kawasan yang sebelumnya belum memiliki saluran air memadai.
Ia memperkirakan pengerjaan saluran tersebut dapat diselesaikan pada November 2026. Meski demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur itu tidak lepas dari keluhan masyarakat, terutama akibat kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.
Karena itu, Minun meminta kontraktor pelaksana tidak hanya mengejar penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Penempatan material konstruksi harus diatur agar tidak menghambat arus kendaraan.
“Diharapkan para kontraktor segera melaksanakan pekerjaan secepat mungkin dan tidak meletakkan bahan atau material di sembarang tempat sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan raya,” tandasnya.
Lebih jauh, Minun meminta Pemkot Surabaya tidak ragu memberikan sanksi kepada kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Bahkan, sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam atau blacklist dinilai perlu diterapkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak.
“Ya, mestinya ada. Dari Pemkot pasti ada sanksi yang diberikan, minimal blacklist. Ke depannya tidak mungkin meminta diberi pekerjaan lagi,” pungkasnya.
Menurut Minun, ketegasan terhadap kontraktor menjadi bagian penting dari pengawasan proyek pemerintah. Sebab, pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran publik sehingga kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta dampaknya terhadap masyarakat harus menjadi perhatian utama.
