SURABAYA – Anggota MPR RI sekaligus DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan aspirasi maupun mekanisme memilih pemimpin. Lebih dari itu, seluruh praktik demokrasi harus berjalan berdasarkan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Ning Lia dalam kegiatan bersama masyarakat pada Minggu (8/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat memahami kembali fungsi dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang sekaligus menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap proses politik, pengambilan keputusan, hingga penyusunan kebijakan harus tetap berada dalam koridor hukum dasar negara.
“Kita bicara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi,” ujarnya.
Ning Lia menjelaskan, demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum atau terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus tercermin melalui kebijakan publik yang memiliki landasan hukum, menghormati hak warga negara, serta tidak menyimpang dari prinsip konstitusional.
Dalam konteks tersebut, MPR memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan, terutama terkait kewenangan konstitusionalnya dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. Peran tersebut menjadikan pemahaman terhadap konstitusi sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menilai, kesadaran konstitusi tidak boleh hanya menjadi pengetahuan kalangan pejabat pemerintahan, politisi, maupun akademisi. Masyarakat luas juga perlu memahami aturan dasar negara agar dapat mengetahui hak, kewajiban, serta batas-batas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui dialog bersama masyarakat, Ning Lia berharap pemahaman mengenai hubungan antara demokrasi, regulasi, dan perlindungan hak warga negara semakin meningkat.
Ia juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya demokrasi. Suara publik perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus diperkuat. Dengan demikian, konstitusi tidak sekadar menjadi dokumen hukum yang tertulis, melainkan menjadi pedoman nyata dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Ning Lia, demokrasi dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk bersuara, sementara konstitusi memastikan seluruh proses bernegara tetap berjalan sesuai aturan.
