SURABAYA (Kabarjawatimur) – Klaim capaian pembangunan pendidikan di Kota Surabaya kembali berhadapan dengan realitas di lapangan. Di tengah pembahasan APBD 2027, sejumlah sekolah negeri justru masih menghadapi persoalan fasilitas dasar, mulai dari sapu dan kipas angin yang dibeli melalui urunan hingga toilet dan wastafel yang bertahun-tahun tak berfungsi.
Kondisi tersebut dibongkar Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Wiliam Wirakusuma, dalam momentum Pemandangan Umum Fraksi PSI terhadap Raperda APBD Surabaya 2027, Selasa (29/9/2026).
Wiliam mengakui Pemkot Surabaya mencatat sejumlah capaian, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Namun, capaian angka tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi fasilitas pendidikan di lapangan.
“Jadi kita apresiasi segala capaian pemerintah kota soal pencapaian dari angka-angkanya. IPM-nya sudah lebih bagus, kemudian TPT-nya juga turun. Tapi di lapangan kita temukan juga bahwa ternyata masalah-masalah di lapangan juga masih ada,” kata Wiliam seusai rapat paripurna.
Yang menjadi sorotan, kebutuhan sekolah yang seharusnya bersifat mendasar masih harus ditutup melalui urunan.
Wiliam menyebut dirinya menemukan sekolah yang masih menarik kas untuk membeli sapu, cikrak hingga kipas angin.
“Di sekolah itu masih ditarik urunan kas untuk beli sapu, cikrak, terus kipas angin. Padahal seharusnya itu kan bisa dipakai BOS,” ujarnya.
Persoalan tersebut menurut Wiliam tidak berhenti pada perlengkapan sederhana. Fasilitas sanitasi di sejumlah sekolah juga disebut memprihatinkan.
Toilet tidak berfungsi. Wastafel rusak dan tidak bisa digunakan dalam waktu lama. Bahkan, laporan mengenai kondisi tersebut disebut terus berdatangan dan tidak hanya terjadi di satu atau dua sekolah.
“Toilet tidak berfungsi, wastafel sudah tahunan tidak bisa dipakai, itu masih banyak di sekolah. Dan laporan itu bergulung-gulung banyak yang masuk ternyata tidak cuma satu-dua sekolah. Ada banyak sekolah yang seperti itu, apalagi yang di pinggiran-pinggiran,” ungkapnya.
Lebih jauh, Wiliam menyinggung kondisi SMP Negeri 60 Surabaya. Ia menyebut terdapat ruang kelas yang tidak memiliki pintu.
“Terus ada juga sekolah yang pintu kelasnya tidak ada. Jadi pintu kelasnya itu tidak ada, bolong. Itu sekolah negeri, jadi ini kan sangat miris. Itu di SMP 60,” tegasnya.
Kondisi serupa juga disebut ditemukan di sejumlah sekolah lain. Wiliam menyebut SMP Negeri 18, SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 17 masih membutuhkan pembenahan fasilitas toilet dan wastafel.
“Di SMP 18 itu juga toiletnya jelek. Saya sempat ke SMP 3, toiletnya tidak berfungsi, wastafelnya tidak berfungsi. SMP 17, wastafelnya tidak berfungsi juga. Untuk toilet cowok, wastafelnya juga airnya tidak nyala,” bebernya.
Bagi PSI, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil. Fasilitas toilet dan wastafel merupakan bagian dari standar dasar lingkungan sekolah yang berkaitan langsung dengan kebersihan dan kesehatan siswa.
Karena itu, Fraksi PSI meminta Pemkot Surabaya tidak hanya mengejar capaian pembangunan dalam bentuk angka, tetapi juga memastikan anggaran pemeliharaan benar-benar menjangkau kebutuhan sekolah.
Wiliam mendorong adanya penguatan anggaran khusus untuk perawatan fasilitas pendidikan dalam APBD 2027.
“Memang perlu ada anggaran khusus mungkin untuk memperbaiki toiletnya dulu. Karena ini kan juga untuk kebersihan dan kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Sorotan tersebut sekaligus menjadi catatan DPRD dalam pembahasan APBD 2027: pembangunan pendidikan bukan hanya soal angka IPM atau program besar, tetapi juga memastikan siswa tidak belajar di ruang kelas tanpa pintu dan tidak harus mengandalkan urunan untuk sekadar mendapatkan fasilitas dasar sekolah.
