SURABAYA (Kabarjawatimur) – Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya menyoroti sejumlah titik krusial dalam RAPBD Surabaya 2027. Salah satunya, target pertumbuhan ekonomi yang justru dipatok lebih rendah dibandingkan capaian 2025, sementara pemerintah daerah merencanakan pinjaman mencapai Rp1,318 triliun.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Selasa (29/9/2026).
Azhar mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Surabaya 2027 sebesar 5,84 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2025 disebut mencapai 5,87 persen.
Bagi Gerindra, besarnya dukungan anggaran melalui APBD semestinya mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Fraksi Gerindra perlu mendapat penjelasan, mengapa dengan dukungan anggaran yang besar, target pertumbuhan ekonomi 2027 justru berada di bawah capaian tahun 2025,” ujar Azhar.
Ia meminta Pemkot Surabaya menjelaskan strategi agar APBD tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat kecil hanya menjadi penonton,” tegasnya.
PAD Rp8,4 Triliun Jangan Jadi Beban Warga
Gerindra juga mencermati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya 2027 yang dipatok sebesar Rp8,410 triliun.
Azhar mengingatkan agar upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak dilakukan dengan cara yang justru menekan masyarakat, terutama pelaku UMKM.
Menurutnya, Pemkot dapat memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan aset daerah dan BUMD melalui digitalisasi.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan memperkuat basis pendapatan, bukan dengan membebani masyarakat dan pelaku usaha kecil,” katanya.
Rp6,2 Triliun untuk Infrastruktur, Masalah Banjir Harus Tuntas
Sorotan berikutnya menyasar belanja infrastruktur pelayanan publik yang mencapai sekitar Rp6,226 triliun atau 49,31 persen dari total belanja daerah.
Dengan nilai anggaran sebesar itu, Gerindra meminta Pemkot memastikan setiap program memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Azhar menekankan bahwa ukuran keberhasilan anggaran infrastruktur bukan sekadar banyaknya proyek yang dibangun.
Persoalan banjir, drainase, jalan rusak, kawasan permukiman, hingga mobilitas warga harus menjadi indikator utama keberhasilan belanja tersebut.
“Jangan hanya menghitung berapa proyek yang dibangun. Yang harus dihitung adalah berapa persoalan warga yang benar-benar selesai,” ujarnya.
Rencana Utang Rp1,318 Triliun Didesak Transparan
Poin yang tak kalah penting adalah rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,318 triliun.
Gerindra meminta Pemkot membuka secara jelas proyek maupun program yang akan dibiayai menggunakan pinjaman tersebut.
Azhar menyebut ada tiga hal yang harus menjadi parameter.
Pertama, peruntukannya harus jelas. Kedua, manfaatnya harus terukur. Ketiga, kemampuan pengembaliannya harus realistis.
“Jika berutang, harus jelas untuk apa, harus jelas manfaatnya, dan harus jelas kemampuan membayarnya,” kata Azhar.
Ia mengingatkan, jangan sampai pembiayaan pembangunan hari ini justru menciptakan beban fiskal bagi masyarakat Surabaya pada masa mendatang.
Anggaran Pendidikan 22,28 Persen Harus Berbuah Mutu
Gerindra juga memberikan catatan terhadap alokasi fungsi pendidikan yang mencapai 22,28 persen dari total belanja daerah.
Besarnya anggaran tersebut, menurut Azhar, harus dibarengi indikator yang jelas. Mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembenahan fasilitas sekolah, kesiapan siswa, hingga keberlanjutan program pelatihan kerja.
Pelatihan kerja juga diminta tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Pemerintah harus memastikan peserta memiliki akses terhadap pasar dan permodalan.
Efisiensi Jangan Sekadar Pangkas Seremonial
Dalam pengelolaan APBD, Fraksi Gerindra turut meminta Pemkot Surabaya menerapkan prinsip spending better.
Efisiensi anggaran, menurut Azhar, tidak cukup hanya dengan memangkas perjalanan dinas atau kegiatan seremonial.
Penghematan harus dialihkan untuk program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Gerindra juga meminta Pemkot disiplin mengikuti tahapan pembahasan APBD sesuai aturan. DPRD membutuhkan waktu yang cukup untuk membedah setiap pos anggaran secara mendalam agar pembahasan RAPBD tidak sekadar mengejar tenggat waktu.
Menutup pandangan umumnya, Azhar menyampaikan parikan khas Suroboyoan:
“Sawah ijo nang pinggir Benowo, katon ayu disinari srengenge. APBD iki dadi wujud gotong royong arek Suroboyo, kanggo nguripi kutha lan nyenengke wargane.”
Bagi Gerindra, APBD 2027 pada akhirnya bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan yang harus dapat dibuktikan manfaatnya bagi warga Surabaya.
