SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, meminta seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya untuk aktif bersinergi dalam mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Anas, akurasi data yang dihimpun dalam sensus tersebut menjadi faktor krusial karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah dalam jangka panjang.
“Akurasi data menjadi faktor krusial karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah dalam jangka panjang,” kata Anas Karno.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya itu menegaskan bahwa hasil sensus tidak hanya menjadi dokumen statistik semata, melainkan acuan penting bagi pemerintah dalam merancang program ekonomi dan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat.
“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menyasar sekitar 415 ribu unit usaha non-pertanian di Surabaya. Sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha, mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi masih adanya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, Anas memastikan seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegasnya.
Ia berharap seluruh warga dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang akurat sebagai fondasi pembangunan dan penguatan ekonomi daerah dalam satu dekade mendatang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan seluruh skala usaha di Kota Pahlawan, mulai dari usaha besar hingga UMKM.
Menurut Arrief, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
“Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 UMKM yang kecil,” ungkap Arrief.
Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan sensus, petugas telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro.
Melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat, BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan ekonomi Kota Surabaya yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pilihan Judul:
- Anas Karno Minta Kecamatan dan Kelurahan Aktif Kawal Sensus Ekonomi 2026
- DPRD Surabaya Tekankan Akurasi Data Sensus Ekonomi Demi Kebijakan Tepat Sasaran
- Anas Karno: Validitas Data Sensus Ekonomi Menentukan Masa Depan Pembangunan Surabaya
- Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, DPRD Surabaya Ajak UMKM Berpartisipasi Aktif
- Ratusan Ribu UMKM Surabaya Jadi Sasaran Sensus Ekonomi 2026, DPRD Minta Dukungan Semua Pihak
