SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) DPRD Kota Surabaya memberikan atensi khusus selama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Jangan sampai saat masa MPLS di kota Surabaya ada kejadian perundungan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya mencegah mencegah terjadinya praktik perundungan selama MPLS. Untuk itu perlu dibentuknya satuan tugas (satgas) ke sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadi perundungan.
” Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus mencegah terjadinya praktik perundungan ketika proses masa pengenalan lingkungan sekolah. Satgas harus diturunkan di sekolah-sekolah yang dirasa rawan,” ujar Arif Fathoni, Minggu (13/7/2025).
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menegasakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya perlu melibatkan pengurus OSIS sebagai duta antiperundungan selama pelaksanaan MPLS. Tujuannya agar ada keterlibatan siswa senior dalam kampanye antiperundungan.
” Jadi, para wali murid yang menitipkan anaknya sebagai peserta didik baru tidak merasa resah terkait potensi tindakan perundungan oleh kakak kelas,” terangnya.
Arif Fathoni juga meminta agar kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh penyelenggara pendidikan, khususnya jenjang SMP. Agar pihak sekolah meningkatkan pengawasan terhadap potensi perundungan selama MPLS berlangsung.
“Jangan sampai ada praktik perundungan, ini akan mencederai predikat Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan jika persiapan pra-MPLS sudah dilakukan. Dimana MPLS akan dilaksanakan selama lima hari dalam satu pekan, mencakup pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, dan pengenalan bidang studi pembelajaran. Dinas Pendidikan juga menekankan pentingnya menciptakan pembelajaran yang mendalam, bermakna, aman, nyaman, dan menggembirakan. (KJT)
