Reses di Tembok Lor, Yordan Batara Goa Tampung Keluhan BPJS hingga Sampah Menumpuk

SURABAYA – Persoalan pelayanan kesehatan, khususnya kepesertaan BPJS Kesehatan, menjadi salah satu keluhan yang mencuat dalam kegiatan reses Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, bersama warga Tembok Lor, Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Sekitar 100 warga menghadiri kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. Hadir pula Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan anggota DPRD Kota Surabaya Tri Didik Adiono atau yang akrab disapa Didik Beldex.

Dalam kesempatan itu, Yordan memaparkan sejumlah aktivitas dan tugasnya sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Setelah itu, warga diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah layanan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengaku masih mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan medis, mulai dari pembiayaan perawatan rumah sakit hingga kebijakan pemulangan pasien yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kesehatan.

Seorang warga bahkan menceritakan pengalaman ketika menjalani rawat inap akibat penyakit lambung. Setelah menjalani perawatan, warga tersebut justru diminta membayar biaya rumah sakit karena layanan yang diterima tidak ditanggung oleh kepesertaan BPJS yang dimilikinya.

“Saya sakit lambung, opname, tetapi ketika pulang diminta membayar biaya opname karena rumah sakit tidak menanggung BPJS yang saya miliki. Padahal saya benar-benar kesakitan dan tidak punya biaya,” keluhnya.

Keluhan lainnya berkaitan dengan pasien yang diminta pulang meskipun menurut keluarga maupun pasien, kondisi kesehatannya belum benar-benar pulih.

Menanggapi berbagai pengaduan tersebut, Yordan menegaskan persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sepele. Masyarakat harus mendapatkan hak pelayanan medis tanpa dipersulit oleh persoalan administrasi maupun kendala lainnya.

“Masalah kesehatan memang sangat krusial. Kita akan tetap mengawal jika ada rumah sakit yang mempersulit warga untuk berobat,” tegas Yordan.

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan pelayanan kesehatan yang dialami agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Selain persoalan kesehatan, warga turut mengeluhkan tumpukan sampah di Jalan Semarang, tepatnya di atas jembatan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kebersihan lingkungan dan membutuhkan perhatian pemerintah agar segera ditangani.

Dalam reses tersebut, Yordan juga memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menawarkan peluang fasilitasi bantuan peralatan produksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya.

Menurut Yordan, Pemprov Jatim menyediakan fasilitas pembelian peralatan produksi dengan nilai bantuan hingga Rp3 juta. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima, di antaranya ketentuan usia antara 17 hingga 58 tahun serta usaha yang diajukan sudah berjalan.

“Pemprov Jatim memberikan fasilitas pembelian peralatan produksi sebesar Rp3 juta. Ada syarat-syarat yang ditentukan, termasuk batasan usia 17 sampai 58 tahun. Usahanya juga harus sudah berjalan,” jelasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Yordan berharap berbagai aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas penyampaian keluhan, tetapi dapat dikawal menjadi bahan perjuangan dan tindak lanjut melalui kewenangannya di DPRD Jawa Timur.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *