400 KK Warga Margorukun Terancam Tak Bisa Balik Nama Sertifikat, Ning Lia Siap Kawal ke ATR/BPN

SURABAYA – Sekitar 400 kepala keluarga (KK) di kawasan Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, masih menghadapi ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah. Persoalan dugaan tumpang tindih aset dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuat pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM), khususnya proses balik nama, mengalami kendala.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, bersama Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Hj. Ade Yuliasih, saat melakukan kunjungan kerja terkait penyelesaian persoalan pertanahan, Sabtu (21/11/2026).

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Karena itu, persoalan Margorukun perlu ditelusuri secara objektif dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Permasalahan ini sebelumnya disampaikan perwakilan warga Margorukun yang dipimpin Saiful Imam saat mendatangi Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur. Mereka mengeluhkan pemblokiran pengurusan SHM yang berdampak terhadap warga di sekitar lima RW.

Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan ketika hendak melakukan balik nama sertifikat, baik karena transaksi jual beli maupun peralihan hak melalui pewarisan.

Warga mengaku kebingungan karena tanah yang selama ini ditempati disebut masuk dalam klaim aset PT KAI. Padahal, sebagian masyarakat mengantongi dokumen kepemilikan tanah yang membutuhkan kepastian status hukum.

Menanggapi keluhan tersebut, Ning Lia meminta warga segera melengkapi dokumen dan menyampaikan pengaduan secara resmi kepada instansi terkait, termasuk Kelurahan Gundih dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kita ini negara demokrasi sekaligus negara hukum. Karena itu, kami berharap warga Margorukun, Gundih, Surabaya, segera bersurat kepada pihak terkait, termasuk kelurahan, serta menyiapkan data secara lengkap,” ujar Ning Lia.

Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi bidang tanah yang mengalami pemblokiran sekaligus menelusuri dasar hukum klaim kepemilikan masing-masing pihak.

Dengan demikian, pemerintah kelurahan hingga BPN memiliki data yang jelas mengenai sertifikat mana saja yang dipermasalahkan.

Ning Lia juga mendorong komunikasi dan koordinasi antarpihak agar persoalan tersebut dapat diselesaikan di tingkat daerah tanpa harus langsung dibawa ke kementerian.

“Saya rasa persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan apabila semua pihak memiliki keinginan yang sama untuk mencari solusi. Tidak perlu sampai tingkat menteri jika memang bisa dituntaskan di daerah. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk masyarakat,” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam penyelesaian persoalan pertanahan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sedangkan nomokrasi memastikan setiap keputusan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Demokrasi berarti suara rakyat harus didengar, sementara nomokrasi menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Negara tidak cukup hanya mendengar keluhan rakyat, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum yang adil. Jangan sampai masyarakat memiliki hak secara administratif, tetapi justru kesulitan mendapatkan perlindungan atas hak tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Ade Yuliasih, menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan yang dihadapi ratusan keluarga di Margorukun.

“Kami sudah menerima audiensi masyarakat. Saya berharap masalah ini cepat selesai. Apalagi ada Ning Lia sebagai anggota Komite I dari daerah pemilihan Jawa Timur yang siap menjembatani advokasi,” kata senator asal Banten tersebut.

Ade berharap penyelesaian persoalan pertanahan itu dapat menghasilkan solusi yang adil bagi masyarakat maupun PT KAI sebagai badan usaha milik negara.

Salah satu langkah yang diusulkannya adalah melakukan pengukuran ulang bidang tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan melibatkan warga dan PT KAI.

Pengukuran bersama tersebut diharapkan dapat memperjelas batas bidang tanah milik masyarakat dan aset PT KAI. Dengan begitu, potensi tumpang tindih kepemilikan dapat ditelusuri berdasarkan data fisik dan dokumen yuridis.

“Kalau masalah ini tidak selesai di tingkat lokal, maka kami akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dalam rapat Komite I. Sebab, Kementerian ATR/BPN merupakan mitra kerja Komite I DPD RI,” tegas Ade.

Ning Lia mengapresiasi perhatian pimpinan Komite I DPD RI terhadap persoalan pertanahan di Surabaya. Ia berharap koordinasi antara warga, pemerintah kelurahan, ATR/BPN, dan PT KAI segera menghasilkan jalan keluar.

“Tentunya warga harus menyertakan bukti dan dokumen pendukung. Kami berharap masalah ini segera tuntas,” pungkas alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Bagi sekitar 400 keluarga di Margorukun, penyelesaian persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi sertifikat. Lebih dari itu, mereka menantikan kepastian hukum atas tanah yang telah menjadi tempat tinggal sekaligus bagian penting dari kehidupan keluarga.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *