Harga Sembako Terus Melonjak, Lilik Hendarwati Soroti Beban Ekonomi Pekerja

SURABAYA – Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan penghasilan menjadi persoalan serius bagi kalangan pekerja dan buruh. Kondisi tersebut turut memunculkan tuntutan kenaikan upah yang disampaikan warga dalam kegiatan reses Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, di Balai RW 06, Jalan Kyai Tambak Deres No. 254, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Surabaya.

Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu aspirasi yang mendapat perhatian. Warga menilai kenaikan harga sembako dan kebutuhan sehari-hari semakin membebani kondisi ekonomi keluarga, sementara peningkatan pendapatan belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup.

Menanggapi aspirasi tersebut, Lilik mengatakan persoalan kenaikan upah perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi pekerja maupun pengusaha. Menurutnya, kedua pihak saat ini sama-sama menghadapi tekanan ekonomi sehingga diperlukan ruang komunikasi untuk mencari titik temu.

“Sebenarnya di beberapa tempat kan sering ya kita menemukan banyak persoalan yang sama, termasuk juga teman-teman pekerja mendemokan. Dalam kesempatan seperti itu saya berusaha untuk berada di tengah-tengah, karena kita ini juga disambati pengusaha kita juga,” ujar Lilik.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur tersebut memahami tuntutan pekerja yang menginginkan kenaikan gaji. Sebab, meningkatnya harga kebutuhan pokok secara langsung berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Maka saya sampaikan kepada mereka, untuk sementara di kesempatan seperti ini ya kita terima dulu karena semuanya sama-sama sedang berat. Hanya memang poin yang tersampaikan bahwa kenaikan-kenaikan gaji yang mereka minta kan karena adanya kenaikan sembako atau harga-harga tinggi,” tuturnya.

Lilik menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pekerja maupun pengusaha. Pemerintah harus mengambil peran lebih kuat dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak semakin melemah.

Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur, bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan perkembangan harga di pasaran.

“Ini yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa terus menjaga agar harga-harga ini bisa lebih stabil dan kemudian rakyat masih mampu untuk membeli. Tentu kepada bupati, gubernur, juga termasuk di Disperindag untuk perhatian terhadap barang-barang, agar masyarakat bisa membeli dengan mudah dan murah,” tegasnya.

Selain pengawasan harga, Lilik juga menilai operasi pasar perlu terus diperkuat sebagai salah satu langkah konkret membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini menggelar operasi pasar hingga tingkat kecamatan. Program tersebut dinilai memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurut Lilik, kebijakan peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan pengendalian harga kebutuhan pokok. Sebab, kenaikan penghasilan pekerja akan kehilangan dampak positif apabila langsung tergerus oleh lonjakan harga barang dan biaya hidup.

Melalui kegiatan reses tersebut, Lilik berharap aspirasi masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan pekerja dan stabilitas harga pangan, menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, keberlangsungan usaha, dan kemampuan daya beli masyarakat dinilai penting agar tekanan ekonomi tidak semakin dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *