SURABAYA – Sengketa yang bermula dari persoalan dana talangan sekitar Rp300 juta kini menyeret aset tanah yang ditaksir bernilai lebih dari Rp3 miliar. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut Sri Indah Mujiati yang diduga dirugikan dalam hubungan dana talangan, tetapi juga Joni, seorang penjual nasi goreng yang mengaku terancam kehilangan tanah yang telah dibelinya sejak 2010.
Kasus ini mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menyoroti ketimpangan nilai utang dengan aset yang menjadi objek sengketa.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.
Menurutnya, selisih nilai yang hampir sepuluh kali lipat tersebut perlu dicermati secara serius. Penyelesaian persoalan tidak semestinya hanya melihat aspek administratif, tetapi juga harus memperhatikan fakta transaksi, hubungan hukum para pihak, serta kemungkinan adanya pihak yang dirugikan.
Persoalan ini semakin kompleks setelah Joni mengungkapkan bahwa dirinya telah membeli sebagian tanah milik Sri Indah Mujiati pada 2010 dengan harga Rp170 juta.
Saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah. Joni mengaku hanya menerima salinan fotokopi sertifikat karena dokumen aslinya disebut berada di pihak lain.
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.
Menurut penuturan Joni, persoalan mulai muncul pada 2016 ketika terjadi sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi.
Joni mengaku tidak mengetahui secara terperinci hubungan hukum antara kedua pihak tersebut. Namun, ia mempertanyakan bagaimana persoalan yang awalnya disebut sebagai utang piutang kemudian berkembang menjadi persoalan jual beli dan peralihan nama sertifikat.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.
Kondisi semakin rumit lantaran bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Akibatnya, meskipun mengaku telah melakukan transaksi pembelian sejak 2010, hingga kini ia belum mengantongi sertifikat tersendiri atas namanya.
Puncak persoalan terjadi ketika Joni menerima somasi pengosongan tanah dari pihak lain. Ia mengaku terkejut karena merasa telah membeli tanah tersebut secara langsung dari Sri Indah.
“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.
Bagi Joni, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa dokumen kepemilikan. Tanah yang dibelinya dengan uang hasil kerja selama ini kini ikut terseret dalam persoalan hukum yang menurut pengakuannya tidak pernah menjadi bagian dari transaksi awal.
Ia berharap haknya sebagai pembeli mendapatkan perlindungan dan tidak ikut dikorbankan akibat persoalan hubungan utang piutang pihak lain.
“Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.
Di sisi lain, posisi Sri Indah Mujiati juga menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri. Dugaan adanya persoalan dalam praktik dana talangan harus diuji melalui pemeriksaan terhadap dokumen perjanjian, riwayat pinjaman, proses peralihan hak, hingga dasar hukum penguasaan aset tersebut.
Sorotan Ning Lia terhadap perbedaan nilai utang sekitar Rp300 juta dengan aset yang mencapai Rp3 miliar menjadi perhatian tersendiri. Aspek keadilan harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa, terlebih ketika persoalan tersebut berpotensi berdampak terhadap pihak lain yang mengaku telah membeli tanah.
Karena itu, kejelasan kronologi dan status hukum tanah menjadi hal mendasar. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar tidak ada hak masyarakat yang terabaikan hanya karena persoalan hukum antara pihak-pihak lain.
Kini, sengketa tersebut masih membutuhkan kepastian melalui proses hukum. Dugaan kerugian yang dialami Sri Indah maupun klaim kepemilikan Joni harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sengketa utang piutang tidak boleh mengabaikan hak pihak ketiga. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan substantif, tanpa mendahului putusan pengadilan.
Sebab, di balik sengketa aset bernilai miliaran rupiah tersebut, ada hak dan nasib masyarakat yang menunggu kepastian.

