SURABAYA – Pengelolaan sampah dari rumah tangga menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno. Ia mendorong keterlibatan pengurus RT, RW, lurah hingga camat untuk menggerakkan penerapan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA) di lingkungan permukiman.
Menurut Anas, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas pengangkut maupun pemerintah kota. Perubahan harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah sejak dari rumah.
Hal itu disampaikan Anas saat mengikuti verifikasi lapangan Lomba Kampung Pancasila di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, verifikasi dilakukan di lima lokasi, yakni RW 04 Panduk, RW 02 SDI, RW 03 Panjang Jiwo Lebar, RW 01 Panjang Jiwo Besar, dan RW 06 Prapen. Tahapan ini menjadi bagian dari penilaian untuk menentukan kampung yang berpeluang melaju ke 200 besar.
Anas menilai TEBA dapat menjadi alternatif pengolahan sampah organik yang bisa diterapkan secara sederhana di tingkat kampung. Sampah sisa makanan rumah tangga dapat diolah melalui sistem biopori sehingga memiliki nilai manfaat dan tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
“TEBA ini cukup bagus sekali karena sementara ini banyak warga yang masih belum paham tentang arti TEBA. Sebenarnya cukup efektif sehingga warga bisa membuat pupuk atau biopori di masing-masing tingkat kampung,” kata Anas.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya koordinasi antara pengurus RT, RW dan pemerintah wilayah agar penerapan TEBA tidak berhenti sebatas sosialisasi.
Ia berharap setiap lingkungan memiliki fasilitas pengolahan sampah organik yang dapat dimanfaatkan bersama oleh warga.
“Setiap RW atau RT pun bisa dibuatkan masing-masing biopori di tempat kampung masing-masing. Artinya, setiap kampung bisa memfasilitasi pembuangan sampah di masing-masing rumah dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Anas juga meminta Pemkot Surabaya memberikan dukungan konkret terhadap pengembangan TEBA. Bahkan, ia membuka peluang agar kebutuhan fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat diperjuangkan melalui dukungan anggaran pemerintah kota.
“Perlu support dari Pemerintah Kota Surabaya, khusus saya juga sebagai Sekretaris Komisi A agar men-support titik-titik TEBA itu setiap kampung-kampung agar ada manfaatnya bagi warga sekitar,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan TEBA perlu dipikirkan secara menyeluruh agar fasilitas pengolahan sampah organik bisa menjangkau berbagai wilayah permukiman di Surabaya.
“Ini nanti kita coba pikirkan sehingga menjadi bentuk anggaran untuk difasilitasi oleh Pemerintah Kota agar bisa menyeluruh supporting TEBA-TEBA yang ada di kampung-kampung Kota Surabaya,” pungkas Anas.
Sampah Organik Hampir 950 Ton Per Hari
Sementara itu, tim verifikator Kampung Pancasila dari aspek lingkungan, Wawan Some, mengingatkan besarnya potensi pengurangan sampah apabila pengolahan dilakukan langsung dari sumbernya.
Ia menyebut sekitar 60 persen komposisi sampah di Surabaya merupakan sampah organik. Rinciannya, sekitar 53 persen berupa sampah makanan dan tujuh persen berasal dari daun serta ranting.
Dengan volume sampah Surabaya yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, hampir 950 ton di antaranya merupakan sampah organik.
“Kalau sudah seperti itu berarti kan sekitar hampir 950 ton dari 1.800 ton. Kalau itu selesai dengan TEBA, selesai,” kata Wawan.
Menurutnya, konsep pengolahan sampah berbasis alam bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi masyarakat Surabaya. Sebelumnya, warga telah mengenal sistem joglangan maupun biopori jumbo yang memiliki prinsip serupa.
Penerapan TEBA secara luas dinilai berpotensi mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Selain menekan biaya pengangkutan dan pengelolaan, langkah tersebut juga dapat mengurangi potensi timbulnya gas metana dari tumpukan sampah organik yang berisiko memicu kebakaran.
Wawan mengusulkan agar Pemkot Surabaya menyiapkan regulasi khusus sebagai landasan pengembangan pengolahan sampah dari sumber.
“Kalau menurut saya itu yang harus dibuat perwali. Karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik itu tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh perwali pengolahan sampah dari sumber,” jelasnya.
Ia juga menyarankan penerapan TEBA secara komunal dengan melibatkan sekitar 10 rumah dalam satu titik pengolahan. Ukuran fasilitas dapat disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kondisi air tanah di masing-masing wilayah.
Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan
Di sisi lain, Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih belum merata.
Sebagian warga sudah memiliki kepedulian terhadap pemilahan sampah. Namun, tidak sedikit pula yang masih menyerahkan seluruh urusan sampah kepada petugas pengangkut karena merasa telah membayar iuran kebersihan.
“Kalau sampah saya bilang belum sempurna. Ada yang peduli dan memilah, tapi mayoritas kurang peduli. Biasanya orang itu bilang sudah bayar, jadi tinggal diambil,” tuturnya.
Ernin menyebut keterbatasan lahan dan kondisi gang yang sempit menjadi kendala tersendiri dalam menyediakan fasilitas pengolahan sampah mandiri.
“Masalahnya tempat. Kalau gang kecil begini dikasih tempat juga bingung. Fasilitas kita juga belum ada,” katanya.
Selama ini, pengelolaan sampah di lingkungan RT 6 masih mengandalkan petugas yang mengambil sampah rumah tangga menggunakan gerobak.
Karena itu, ia berharap program pengolahan sampah di tingkat kampung turut memperhitungkan kondisi geografis permukiman, ketersediaan lahan, serta kesiapan masyarakat.
Kampung Pancasila Bukan Sekadar Perlombaan
Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto, menjelaskan pembinaan Kampung Pancasila di wilayahnya mencakup empat pilar, yakni lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya.
Di Kelurahan Panjang Jiwo terdapat enam RW yang berhasil masuk 500 besar Kampung Pancasila. Verifikasi lapangan menjadi salah satu tahapan untuk menentukan wilayah yang berpeluang masuk 200 besar.
Menurutnya, tujuan utama Kampung Pancasila bukan semata-mata mengejar penghargaan, melainkan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui penguatan gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Harapan jangka panjangnya dengan adanya Kampung Pancasila itu adanya perubahan perilaku di masyarakat, khususnya di lingkungan dan ekonomi. Masyarakat harus mulai merubah perilaku untuk mengurangi sampah, nol sampah dari rumah, sehingga beban pemerintah kota pembuangan sampah di TPA bisa berkurang,” jelasnya.
Selain persoalan lingkungan, pihak kecamatan juga mendorong penguatan Kampung Madani melalui kegiatan sedekah, jimpitan dan berbagai kearifan lokal untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat.
Verifikasi Kampung Pancasila di Panjang Jiwo pun menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, pengurus RT-RW dan warga. Pengelolaan sampah dari rumah diharapkan tidak sekadar menjadi program perlombaan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan bersama demi mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan berkelanjutan.

