Imam Syafi’i Desak APBD Surabaya 2027 Prioritaskan Pekerja Rentan, Soroti Usulan BPJS Pengurus Koperasi Merah Putih

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan pada APBD 2027. Ia menegaskan, perlindungan bagi pekerja rentan yang belum memiliki jaminan sosial harus menjadi prioritas dibandingkan menambah pembiayaan bagi kelompok yang dinilai masih mampu membayar iuran secara mandiri.

Sorotan tersebut disampaikan Imam saat pembahasan anggaran bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya. Ia mempertanyakan usulan pembiayaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus Koperasi Merah Putih melalui APBD.

Menurut Imam, anggaran daerah semestinya difokuskan untuk membantu kelompok pekerja informal yang memiliki risiko kerja tinggi, tetapi belum terlindungi jaminan sosial. Di antaranya tukang angkut gerobak sampah dan penggali makam.

“Kalau mereka sudah menerima upah sesuai UMK, mestinya iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa dipotong dari penghasilannya. Kami tidak setuju kalau anggaran itu digunakan untuk pengurus Koperasi Merah Putih,” kata Imam, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya selama ini telah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 23.000 pengemudi ojek online (ojol). Program tersebut menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang kemudian dilengkapi dengan pembiayaan dari APBD.

Dalam pembahasan APBD 2027, Imam memperoleh informasi adanya usulan perluasan kepesertaan untuk pengurus Koperasi Merah Putih. Setiap koperasi direncanakan memperoleh alokasi perlindungan bagi lima orang pengurus.

Dengan jumlah 153 kelurahan di Surabaya, usulan tersebut berpotensi menjangkau 765 orang apabila diterapkan di seluruh kelurahan.

Imam menilai, rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam, mulai dari urgensi program, kemampuan peserta membayar iuran secara mandiri, hingga besaran anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Ia juga mengaku masih perlu memastikan jenis perlindungan yang akan diberikan karena setiap skema BPJS Ketenagakerjaan memiliki cakupan manfaat dan besaran iuran berbeda.

Sebagai perbandingan, perlindungan bagi pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selama ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan iuran sekitar Rp16.000 per bulan. Adapun skema dengan manfaat lebih luas, termasuk jaminan hari tua dan manfaat pendidikan bagi anak dalam kondisi tertentu, membutuhkan pembiayaan lebih besar.

Cegah Kepesertaan Ganda

Selain mempersoalkan usulan untuk pengurus Koperasi Merah Putih, Imam meminta Pemkot Surabaya melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mengindikasikan adanya peserta yang diduga sudah mendapatkan perlindungan serupa melalui tempat kerja, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah kota.

Menurutnya, potensi kepesertaan ganda tersebut harus ditelusuri agar anggaran daerah tidak digunakan untuk membiayai peserta yang sebenarnya sudah terlindungi.

“Yang sudah punya BPJS Ketenagakerjaan dan preminya dibayari oleh tempat kerja, mestinya tidak perlu diikutkan lagi dalam program yang dibiayai pemerintah kota. Lebih baik anggarannya dialihkan untuk pekerja rentan yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Imam menekankan, validasi data penerima menjadi bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial ketenagakerjaan berjalan tepat sasaran. Dengan begitu, kelompok pekerja yang belum memiliki jaminan bisa mendapatkan akses perlindungan tanpa harus bersaing dengan peserta yang sudah ditanggung pihak lain.

Ia juga mengingatkan agar kebutuhan pembiayaan Koperasi Merah Putih tidak serta-merta dibebankan kepada APBD Surabaya.

Imam turut mempertanyakan urgensi alokasi tersebut di tengah informasi bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih dengan standar bangunan berukuran 20 x 10 meter di Surabaya masih terbatas.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, baru 21 koperasi yang telah dibangun dengan standar tersebut, sedangkan delapan koperasi lainnya direncanakan diluncurkan pada akhir Oktober 2026.

“Jangan kemudian semua dibebankan kepada APBD daerah. Kami ingin anggarannya lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat yang memang membutuhkan perlindungan,” ujarnya.

Anggaran Ojol Masih Bergantung pada APBD

Imam juga menyoroti keberlanjutan pembiayaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi ojol. Menurut informasi yang diterimanya, alokasi DBHCHT untuk program tersebut hanya mencukupi kebutuhan selama sembilan bulan. Sementara itu, pembiayaan untuk tiga bulan sisanya ditanggung melalui APBD Kota Surabaya.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memperluas cakupan penerima bantuan iuran.

Ia meminta setiap usulan baru dihitung secara cermat, baik dari sisi kemampuan fiskal daerah maupun urgensi perlindungan bagi kelompok sasaran.

Dalam pembahasan bersama Disnaker, Imam menyebut pihak terkait menyampaikan akan mengevaluasi usulan tersebut setelah menerima masukan dari Komisi D DPRD Surabaya.

Ia berharap evaluasi itu menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja rentan, disertai data penerima yang akurat dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Bagi Imam, ukuran keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan semata-mata bertambahnya jumlah peserta, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu menjangkau pekerja yang paling membutuhkan perlindungan.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *