SURABAYA – Persoalan pelayanan dasar kembali menjadi catatan dalam reses anggota DPRD Kota Surabaya. Dari 12 titik penjaringan aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) 3, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, William Wirakusuma, menerima beragam keluhan warga, mulai dari kebutuhan gigi palsu bagi lansia, sanitasi sekolah, akses transportasi publik, hingga ketidakakuratan data bantuan sosial.
William mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian pemerintah kota.Saat dihubungi melalui telepon, Senin (12/10/2026)
Salah satu persoalan yang mencuat adalah permintaan bantuan pengadaan gigi palsu bagi warga lanjut usia (lansia). Warga berharap pemerintah memberikan subsidi bagi lansia yang membutuhkan, terutama masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan akses layanan kesehatan yang dinilai perlu terus diperhatikan. Kebutuhan gigi palsu bukan semata persoalan penampilan, melainkan juga menunjang fungsi gigi dan kualitas hidup lansia.
Selain kesehatan, persoalan fasilitas pendidikan turut disampaikan warga. Kondisi toilet sekolah, kebersihan lingkungan, dan sanitasi menjadi perhatian yang membutuhkan evaluasi serta tindak lanjut dari pihak terkait.
Di sektor transportasi, warga mengusulkan perluasan jangkauan feeder Wira Wiri Suroboyo hingga ke kawasan perkampungan. Usulan ini muncul karena sebagian masyarakat masih harus berjalan cukup jauh untuk mencapai titik pemberhentian transportasi umum.
Sementara itu, ketidaksesuaian data desil dalam pendataan bantuan sosial juga menjadi persoalan yang dipertanyakan warga. Data tersebut berkaitan dengan proses pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan.
William menyampaikan, pemutakhiran data desil membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Namun, proses perbaikan data tersebut diharapkan tetap memperhatikan pengaduan masyarakat agar persoalan yang dialami warga dapat ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.
Di luar persoalan pelayanan dasar, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur lingkungan. Perbaikan jalan paving, pembenahan drainase, serta lampu penerangan jalan masih menjadi kebutuhan di sejumlah kawasan permukiman.
Bagi William, hasil reses tersebut menjadi bahan untuk mengawal kebutuhan masyarakat melalui fungsi representasi dan pengawasan DPRD. Aspirasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi perlu dikomunikasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya.
Selanjutnya, berbagai masukan warga akan dibawa dalam pembahasan bersama pihak terkait di Pemerintah Kota Surabaya untuk mendorong tindak lanjut sesuai kebutuhan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran daerah.
Hasil reses di 12 titik Dapil 3 itu sekaligus menjadi gambaran sejumlah persoalan yang perlu masuk dalam perhatian kebijakan publik, mulai dari akses kesehatan dan pendidikan hingga pemerataan transportasi serta perbaikan infrastruktur di tingkat kampung.
