SURABAYA – Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu keluhan yang disampaikan warga saat reses anggota DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, di RT 08/RW 08 Dukuh Kupang Utara II, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Rabu (7/10/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya itu menegaskan bahwa desil bukan satu-satunya penentu masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Ia mendorong agar data kesejahteraan warga diverifikasi sehingga penyaluran bantuan lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Keluhan disampaikan salah seorang warga, Ibu Hartono. Ia mengaku keluarganya masuk desil 6, padahal suaminya bekerja sebagai kuli bangunan.
“Tolong dibantu, apa bisa desil itu diubah? Karena tidak sesuai dengan kondisi kami,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ghofar menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya bersama pengurus RT, RW, dan LPMK telah menggelar rembuk warga untuk membahas pemutakhiran data desil. OPD terkait juga telah melakukan survei ke lingkungan RT 08.
Menurut Ghofar, proses tersebut membuahkan perubahan data bagi sejumlah warga. Mereka yang sebelumnya masuk desil 6 kini tercatat dalam kelompok desil 3 dan 4.
“Alhamdulillah, hasilnya sudah ada perubahan data. Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat di RT 08 berpeluang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial atau Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai perlu mendapat kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan mengikuti proses verifikasi.
“Alhamdulillah, kemarin Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa desil bukan jaminan untuk mendapatkan bantuan. Jadi, semua tergantung rapat pleno dengan warga, disaksikan Pak RT, RW, dan OPD terkait,” tegasnya.
Ketua RT 08/RW 08 Dukuh Kupang Utara II, Prianto, membenarkan bahwa persoalan desil di wilayahnya telah ditindaklanjuti. Petugas Dinas Sosial sebelumnya datang untuk memberikan arahan kepada warga yang keberatan dengan data mereka. Petugas kelurahan kemudian melakukan verifikasi dan validasi.
“Sekarang di RT 08 tidak ada masalah untuk masalah desil,” kata Prianto.
Janjikan Panggung dari Uang Pribadi
Selain persoalan desil, warga juga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan mengusulkan pengadaan panggung untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan.
Menanggapi kenaikan harga bahan pokok, Ghofar menyebut cuaca panas yang memengaruhi hasil pertanian sebagai salah satu faktor yang berdampak pada pasokan dan harga sejumlah komoditas, seperti beras, cabai, bawang merah, tepung, dan minyak goreng.
Ia mengatakan Pemkot Surabaya melalui perangkat daerah terkait rutin menggelar bazar murah dan operasi pasar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
“Pemkot dengan Dinas Penanaman Modal dan Dinas Koperasi sering turun ke warga, terutama di tiap kelurahan maupun kecamatan dengan mengadakan bazar murah dan operasi pasar. Ini yang sudah digalakkan seminggu atau sebulan sekali untuk membantu warga Surabaya mendapatkan bahan pangan yang murah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait permintaan panggung untuk kegiatan warga, Ghofar menyatakan kesediaannya membantu pengadaan fasilitas tersebut menggunakan uang pribadi, bukan APBD Kota Surabaya.
Menurut dia, panggung dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan, mulai dari senam bersama, pentas seni, hingga peringatan hari besar keagamaan dan nasional.
“Insyaallah masalah panggung nanti saya akan membelikan sendiri melalui dompet pribadi, bukan menggunakan dana APBD Kota Surabaya,” ungkapnya.
Prianto menyampaikan terima kasih atas respons tersebut. Ia berharap bantuan panggung dapat segera terealisasi agar kegiatan warga di lingkungan RT 08 berjalan lebih optimal.
Dorong Warga Aktif Mengusulkan Pembangunan
Dalam kesempatan itu, Ghofar juga mengingatkan warga agar aktif mengusulkan program pembangunan melalui mekanisme yang tersedia, antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Dana Kelurahan (Dakel), dan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Ia menjelaskan, usulan pembangunan lingkungan dapat mencakup pavingisasi, perbaikan saluran air, hingga penerangan jalan umum. Namun, realisasinya tetap harus mengikuti mekanisme penganggaran, skala prioritas, dan ketentuan yang berlaku.
“Pak RT dan RW harus mengusulkan program-program pembangunan setiap tahun melalui Musrenbang. Itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi wali kota,” katanya.
Ghofar juga meminta warga ikut mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan.
“Kalau ada pembangunan di wilayahnya, silakan diawasi bersama-sama. Jika proyek tersebut tidak sesuai, harus disetop dulu. Jangan sampai pembangunan selesai baru lapor DPRD karena proyeknya amburadul,” tegasnya.
Ia turut menekankan bahwa pelayanan publik yang dibiayai APBD merupakan program pemerintah, bukan bantuan dari partai politik.
“Semua kegiatan di OPD, baik untuk proyek pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan, dan sosial, semua pakai APBD Kota Surabaya. Bukan dana partai,” ujarnya.
Sosialisasikan Program Kesehatan, Pendidikan, dan UMKM
Ghofar kemudian memaparkan sejumlah program pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
Di bidang kesehatan, ia menyebut warga dapat mengakses layanan di rumah sakit milik Pemkot Surabaya, seperti RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dan RSUD Eka Candrarini, sesuai ketentuan program dan kepesertaan yang berlaku.
“Kalau ada yang ruwet di rumah sakit milik Pemkot, silakan telepon saya. Nanti akan saya bantu memfasilitasi,” katanya.
Di bidang pendidikan, ia mengingatkan bahwa pendidikan SD dan SMP negeri mendapat dukungan pembiayaan melalui program pemerintah. Untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jawa Timur, terdapat program beasiswa Pemuda Tangguh. Warga juga dapat mencari informasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan.
Sementara di sektor ekonomi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memanfaatkan platform e-Peken untuk memperluas pemasaran produk. Pelaku usaha juga berpeluang mengikuti bazar yang digelar di tingkat kecamatan.
Ghofar turut menyampaikan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) dengan nilai bantuan yang disebut mencapai Rp35 juta, sesuai persyaratan dan ketentuan program.
Menutup kegiatan reses, ia mengajak warga menjaga kerukunan, keamanan, dan kekompakan agar aspirasi serta usulan pembangunan lingkungan dapat diperjuangkan bersama.
“Ayo RW 8 kompak bikin program pembangunan. Jaga persatuan dan kesatuan, terutama lingkungan dan keamanan,” pungkasnya.
