SURABAYA ( Kabarjawatimur) – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, meminta camat, lurah, RT, dan RW memperkuat deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik dapat dicegah apabila komunikasi dan mediasi dilakukan sejak dini di tingkat lingkungan.
Anas mengatakan perangkat wilayah merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, camat, lurah, RT, dan RW diminta aktif membangun komunikasi serta berkoordinasi secara intensif dengan warga untuk memetakan berbagai persoalan yang berkembang di wilayahnya.
“Ketika ada potensi gesekan di masyarakat, perangkat wilayah harus hadir lebih awal untuk membangun komunikasi dan mencari solusi,” ujar Anas, Sabtu (1/8/2026).
Legislator PDI Perjuangan tersebut menilai kolaborasi antara RT, RW, lurah, kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas perlu diperkuat sebagai sistem deteksi dini di tingkat kampung. Dengan cara itu, berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Menurutnya, menjaga kondusivitas Kota Surabaya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Terlebih Surabaya merupakan kota besar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga stabilitas sosial harus terus dijaga.
“RT dan RW adalah mata dan telinga pemerintah di lingkungan. Kalau komunikasi berjalan baik, berbagai persoalan bisa diketahui lebih cepat dan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum berdampak lebih luas,” katanya.
Anas juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang terus membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota. Ia berharap sinergi tersebut diperkuat hingga tingkat kampung agar Surabaya tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.
“Yang paling penting adalah membangun kehadiran pemerintah sampai ke level paling bawah. Ketika warga merasa didengar dan persoalannya cepat ditindaklanjuti, potensi konflik akan jauh lebih mudah dicegah,” pungkasnya.(KJT02)
