Surabaya ( Kabarjawatimur) – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang menggelar lomba Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus memperkuat promosi digital.
Menurut Enny, kebijakan tersebut menjadi momentum yang tepat, terlebih setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemukan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di salah satu SWK saat melakukan inspeksi mendadak.
Ia berharap pelaksanaan lomba tidak hanya berhenti pada penentuan pemenang, tetapi juga menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan SWK agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Dengan adanya lomba ini, saya berharap juga ada evaluasi dan masukan mengenai bagaimana pengelolaan SWK yang lebih baik sehingga persoalan seperti pungutan liar tidak terulang,” ujar Enny, Selasa (28/7/2026).
Politisi PKS tersebut menilai penyelenggaraan lomba yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mampu membangun semangat kompetisi yang sehat di kalangan pengelola SWK.
Menurutnya, setiap SWK akan terdorong untuk terus berbenah sehingga pelayanan, kebersihan, dan kualitas pengelolaan semakin meningkat.
“Ketika Pemerintah Kota mengadakan lomba SWK, saya melihat tujuannya baik, yakni mendorong adanya kompetisi yang sehat dan perbaikan. Harapannya, setiap SWK akan lebih termotivasi untuk berbenah,” katanya.
Namun demikian, Enny menegaskan keberhasilan lomba tidak semestinya hanya diukur dari aspek kebersihan atau penataan fisik. Ia menilai indikator penilaian juga harus mampu memperkuat branding SWK sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung dan omzet para pedagang.
“Tujuan lomba bukan sekadar mencari pemenang, tetapi mendorong pertumbuhan SWK dan menarik lebih banyak masyarakat untuk datang serta berbelanja,” tegasnya.
Selain mendukung penyelenggaraan lomba, Enny juga meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya memperkuat program pembinaan bagi seluruh SWK melalui pendamping atau coach yang secara rutin memberikan pendampingan.
Usulan tersebut, kata Enny, telah disampaikan saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2025 agar dapat direalisasikan dalam program kerja tahun 2026.
Ia menjelaskan setiap SWK memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan pola pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi.
Pendampingan tersebut meliputi pengelolaan administrasi, keuangan, strategi pemasaran, peningkatan kualitas produksi, pengemasan produk, penyusunan menu, penentuan harga hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi.
“Dengan begitu pembinaan menjadi lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing SWK. Kalau hanya mengandalkan perlombaan, dampaknya lebih banyak pada sisi promosi dan sifatnya masih sementara,” ujarnya.
Enny juga mendorong Dinkopdag menggandeng komunitas, akademisi maupun tenaga pendamping yang ada di Surabaya untuk memperkuat program coaching bagi pengelola dan pedagang SWK.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak selalu membutuhkan anggaran besar, namun mampu memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing, profesionalisme pengelolaan, serta pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM di Sentra Wisata Kuliner Surabaya.
