SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah.
“Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Negara harus hadir memastikan akses pendidikan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tegas Bang Jo.
Ia menilai penyaluran bantuan sosial di sektor pendidikan harus tepat sasaran agar benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Namun, Bang Jo menyoroti masih adanya persoalan validitas data sosial yang menjadi dasar pemberian bantuan.
Menurutnya, hasil temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat data warga yang kurang akurat, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang secara menyeluruh.
“Pelaksanaan survei data sosial masih banyak yang kurang valid. Ini perlu dilakukan verifikasi ulang dengan melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, Bang Jo juga mengungkap adanya data warga yang dinonaktifkan, sehingga masyarakat harus kembali melakukan proses aktivasi melalui verifikasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
“Banyak data yang dinonaktifkan. Akhirnya warga harus mengaktivasi kembali datanya dengan verifikasi ke petugas kelurahan atau kecamatan,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Sosial turut memberikan dukungan maksimal kepada petugas di tingkat bawah agar proses pendataan dan verifikasi berjalan lancar.
“Dinsos diharapkan juga memberikan bantuan kepada petugas di kelurahan dan kecamatan untuk membantu warga yang ingin memverifikasi datanya,” tambahnya.
Tak hanya soal data, Bang Jo menyebut masyarakat juga masih banyak mempertanyakan berbagai program bantuan pendidikan, mulai bantuan sekolah, biaya kuliah, bantuan PAUD, hingga program untuk penghafal kitab suci.
Ia meminta DPRD mendapat informasi yang valid dan komprehensif dari dinas terkait agar mampu menjawab berbagai keluhan maupun pertanyaan warga.
“Banyak masyarakat yang menanyakan bantuan pendidikan. Kami berharap dewan diberikan informasi yang valid dari dinas terkait agar bisa menjawab pertanyaan masyarakat,” katanya.
Bang Jo pun mendorong agar sosialisasi seluruh program bantuan pendidikan diperkuat dan dilakukan lebih masif, sehingga masyarakat yang berhak bisa mengetahui serta memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.
“Kami berharap melalui hearing ini, program bantuan sosial pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.
