Oleh: Catur Ambyah Budiono, S.Pd., M.Pd
(Dosen Kewarganegaraan dan Master of Social Science)
Surabaya ( Kabarjawatimur.com) – Ketika logam-logam bernilai tinggi mengalir dari perut bumi menuju pusat-pusat industri dunia, sebuah pertarungan sunyi antarkekuatan besar tengah membentuk ulang tatanan global yang selama ini kita kenal.
Di balik hiruk-pikuk perang dagang yang kerap menjadi sorotan, berlangsung kompetisi yang jauh lebih subtil namun berdampak mendalam: perebutan kendali atas mineral tanah jarang (rare earth elements/REE). Tujuh belas unsur logam ini—dari neodimium hingga disprosium—bukan sekadar bahan baku industri, melainkan fondasi peradaban teknologi modern. Baterai kendaraan listrik, turbin angin, sistem radar militer, hingga chip semikonduktor mutakhir bergantung padanya.
Ironisnya, “tanah jarang” tidak benar-benar langka secara geologis. Yang terbatas justru kemampuan untuk mengolahnya secara ekonomis dan berkelanjutan. Di sinilah persoalan utama bermula. Tiongkok, yang menguasai lebih dari 60 persen cadangan global dan sekitar 85 persen kapasitas pemrosesan dunia, telah mengubah komoditas ini menjadi instrumen geopolitik yang strategis.
Mineral tanah jarang kini bukan lagi sekadar isu pertambangan, melainkan tentang siapa yang menentukan masa depan teknologi global—dan dengan itu, siapa yang memegang kendali atas keamanan nasional negara lain.
Dari Komoditas ke Senjata Geopolitik
Dominasi Tiongkok tidak terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil kebijakan industri jangka panjang sejak era Deng Xiaoping, yang pada 1992 menyatakan, “Timur Tengah punya minyak, Tiongkok punya tanah jarang.” Pernyataan itu kini terbukti visioner.
Ketika Beijing menghentikan ekspor REE ke Jepang pada 2010 di tengah sengketa Kepulauan Senkaku, dunia tersentak. Dalam hitungan minggu, harga melonjak hingga sepuluh kali lipat. Industri di Jepang, Korea Selatan, dan Eropa terguncang.
Peristiwa tersebut menegaskan satu hal: ketergantungan pada satu pemasok untuk material strategis adalah kerentanan geopolitik yang nyata.
Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh para ahli disebut sebagai weaponized interdependence—ketergantungan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai alat tekanan politik.
Paradoks Transisi Energi Hijau
Abad ke-21 menghadirkan paradoks baru. Semakin agresif negara-negara Barat mendorong transisi energi bersih, semakin dalam pula ketergantungan mereka terhadap Tiongkok.
Sebuah turbin angin berkapasitas 3,5 MW membutuhkan sekitar dua ton neodimium. Kendaraan listrik memerlukan enam kali lebih banyak mineral dibanding mobil konvensional. Dan sebagian besar material tersebut diproses di Tiongkok.
Dengan kata lain, upaya mengurangi ketergantungan pada minyak Timur Tengah justru menciptakan ketergantungan baru—yang lebih terkonsentrasi secara geografis.
Ketergantungan Struktural dan Respons Barat
Amerika Serikat, yang pernah menjadi produsen utama melalui tambang Mountain Pass di California, kini mengimpor hampir seluruh kebutuhan mineral kritisnya. Bahkan ketika tambang tersebut kembali beroperasi, hasilnya tetap dikirim ke Tiongkok untuk diproses.
Data menunjukkan:
Tiongkok menguasai 85–90% pemrosesan REE global
60% cadangan kobalt dunia berada di Kongo, namun 80% produksinya dikendalikan perusahaan Tiongkok
AS mengimpor 100% kebutuhan untuk 14 dari 35 mineral kritis
Menyadari kerentanan ini, Barat mulai bergerak. Amerika Serikat melalui Inflation Reduction Act (2022) dan Uni Eropa melalui Critical Raw Materials Act (2024) berupaya membangun rantai pasok alternatif.
Namun realitasnya, membangun ekosistem industri mineral dari nol membutuhkan waktu 10–20 tahun dan investasi ratusan miliar dolar. Tidak ada solusi instan untuk ketergantungan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
Dilema Lingkungan dan Regulasi
Tantangan tidak berhenti pada aspek ekonomi. Penambangan REE menghasilkan limbah radioaktif yang signifikan. Di negara demokrasi, proyek tambang kerap menghadapi resistensi publik dan proses perizinan yang panjang—bahkan bisa mencapai 10–15 tahun.
Hal ini menciptakan dilema klasik: antara kebutuhan strategis dan keberlanjutan lingkungan.
Indonesia: Peluang dan Risiko Strategis
Indonesia berada pada posisi yang unik. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia—komponen penting baterai kendaraan listrik—Indonesia memiliki leverage geopolitik yang signifikan.
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 terbukti meningkatkan nilai tambah domestik. Ekspor produk olahan melonjak drastis dari sekitar 1 miliar dolar menjadi lebih dari 30 miliar dolar dalam beberapa tahun.
Namun, keberhasilan ini tidak tanpa konsekuensi:
Gugatan Uni Eropa di WTO menunjukkan adanya friksi global
Dominasi investasi asing, terutama dari Tiongkok, memunculkan pertanyaan tentang kedaulatan ekonomi.
Risiko “enclave industry”, di mana manfaat ekonomi tidak merata
Pertanyaan krusialnya: apakah Indonesia benar-benar mengendalikan rantai nilai, atau hanya menjadi bagian dari strategi global pihak lain?
Menuju Tatanan Multipolar Baru
Geopolitik mineral tanah jarang kini menyerupai papan catur multidimensi. Tiongkok memperluas pengaruh melalui investasi global, sementara Barat berupaya membangun aliansi alternatif.
Namun, tidak ada aktor yang sepenuhnya independen. Semua pihak saling bergantung dalam jaringan ekonomi global yang kompleks.
Dalam jangka panjang, dua tren besar akan muncul:
Inovasi teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada REE tertentu
Regionalisasi rantai pasok yang akan mengubah peta perdagangan global
Penutup: Kedaulatan di Era Interdependensi
Pertarungan atas mineral tanah jarang bukan sekadar soal ekonomi atau teknologi. Ia mencerminkan pertanyaan mendasar tentang masa depan tatanan global: apakah dunia akan bergerak menuju sistem multipolar yang lebih adil, atau dominasi hanya berganti bentuk?
Bagi negara seperti Indonesia, kunci utamanya bukan pada jumlah cadangan, melainkan pada kemampuan membangun:
Institusi yang kuat
Kebijakan industri yang strategis
Kapasitas sumber daya manusia
Pada akhirnya, negara yang mampu mengolah sumber daya menjadi nilai tambah berkelanjutan—bukan sekadar mengekspor bahan mentah—akan menjadi pemenang dalam lanskap geopolitik abad ke-21.