SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan lima rumah pompa baru di sejumlah kawasan mulai beroperasi pada 1 Desember 2026. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempercepat aliran air sekaligus menekan potensi genangan saat musim penghujan.
Lima rumah pompa tersebut dibangun di kawasan Jalan Nginden Intan Timur, Panjang Jiwo, Dharmahusada, Tambak Segaran, dan Tanjungsari.
Namun, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengingatkan agar pembangunan dan penyelesaian seluruh rumah pompa tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan. Sebab, proyek tersebut telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran APBD 2026 berdasarkan kajian serta Surabaya Trinit Master Plan (STMP).
“Semua yang sudah dianggarkan pada 2026 itu berdasarkan kajian dan STMP. Dalam master plan memang harus dibangun rumah pompa. Itu juga sudah kita gedok dan sepakati, sehingga harus diselesaikan pada 2026 sesuai timeline-nya,” tegas Aning di Surabaya, Senin (2/11/2026).
Politisi PKS tersebut tidak ingin persoalan pembangunan rumah pompa yang belum tuntas hingga musim hujan kembali terulang seperti kejadian pada 2025. Saat itu, sejumlah infrastruktur pengendali banjir belum berfungsi optimal karena pekerjaan belum selesai.
“Jangan sampai peristiwa di tempat lain pada 2025 terulang. Rumah pompa dibangun tetapi belum selesai, sehingga banjir masih terjadi, bahkan bisa lebih besar karena rumah pompa belum berfungsi. Kami khawatir hal seperti ini kembali terjadi pada 2026,” ujarnya.
Karena itu, Aning meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak hanya melakukan inspeksi mendadak (sidak), tetapi juga memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Termasuk mengantisipasi kemungkinan kendala anggaran yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.
Menurut Aning, berdasarkan paparan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, progres fisik sejumlah pekerjaan yang telah disepakati bersama Komisi C DPRD Surabaya rata-rata sudah mencapai sekitar 90 persen.
Namun, capaian tersebut belum sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang masih berada di angka 12 persen berdasarkan evaluasi terakhir.
“Barusan saja kita melakukan evaluasi. Serapan anggaran masih 12 persen. Kami khawatir, ketika secara fisik pekerjaan sudah 90 persen, justru persoalan administrasi atau pencairan anggaran menghambat penyelesaiannya,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Aning, capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya terbilang cukup baik. Dari target PAD sebesar Rp6,5 triliun, realisasinya telah mencapai sekitar Rp6 triliun.
Dengan capaian tersebut, menurutnya, pemerintah kota semestinya tidak memiliki alasan untuk membiarkan penyelesaian pekerjaan fisik terhambat akibat persoalan anggaran.
Aning menegaskan, pekerjaan infrastruktur pengendali banjir tidak cukup hanya mengejar progres fisik hingga 90 persen. Seluruh fasilitas harus benar-benar tuntas dan dapat dioperasikan sebelum intensitas hujan meningkat.
Sebab, rumah pompa yang secara fisik hampir selesai tetap tidak akan memberikan manfaat apabila belum bisa difungsikan. Bahkan, keterlambatan penyelesaian justru berpotensi membuat kawasan yang seharusnya terlindungi tetap menjadi titik genangan baru.
“Rumah pompa yang seharusnya 100 persen selesai, tetapi masih 90 persen, jangan sampai molor penyelesaiannya. Sebab, ketika musim hujan tiba, meskipun progresnya sudah 98 atau 99 persen, kalau belum bisa berfungsi tetap berpotensi menjadi titik banjir baru bagi warga Surabaya,” tandasnya.
Karena itu, Aning meminta Pemkot Surabaya memastikan seluruh rumah pompa yang ditargetkan beroperasi pada 1 Desember 2026 benar-benar siap digunakan.
Ia berharap, langkah pengawasan yang dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi, termasuk sidak pada 1 November lalu, diikuti percepatan penyelesaian pekerjaan hingga seluruh infrastruktur berfungsi optimal.
“Harapannya, pada 2026 seluruh pekerjaan pengendalian banjir bisa tuntas dan tidak ada lagi banjir yang merugikan warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
