SURABAYA – Dugaan praktik jual beli solar subsidi yang melibatkan dua pengemudi truk pengangkut sampah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mendapat perhatian DPRD. Praktik yang diduga berlangsung selama dua tahun tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas operasional yang dibiayai dari uang rakyat.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M. Eri Irawan, mengapresiasi langkah cepat Kepala DLH Surabaya dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus tersebut. Menurutnya, investigasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
“Langkah kepala DLH sudah tepat untuk menginvestigasi dan melakukan langkah-langkah terkait upaya agar tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menyayangkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan fasilitas operasional pemerintah untuk kepentingan pribadi. Terlebih, bahan bakar yang digunakan untuk menunjang pelayanan pengangkutan sampah dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut Eri, anggaran tersebut bersumber dari pajak masyarakat sehingga pemanfaatannya harus benar-benar sesuai peruntukan.
“Karena solar ini dibeli dari biaya APBD, dari pajak masyarakat, sehingga semestinya digunakan secara optimal. Apalagi itu kan solar untuk proses pengangkutan sampah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Eri menyebut DLH Surabaya telah mengambil tindakan terhadap dua pengemudi truk yang diduga terlibat dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian.
Ia menegaskan, penyalahgunaan fasilitas negara tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena berpotensi merugikan keuangan daerah sekaligus mengganggu pelayanan publik.
“Nah, kalau misalnya sampai ada upaya-upaya yang tidak terpuji seperti itu tentu kita sesalkan. DLH kemarin sudah melakukan langkah pemberhentian,” tuturnya.
Meski demikian, Eri meminta DLH tidak berhenti pada pemberian sanksi terhadap individu yang terlibat. Ia mendorong adanya pembenahan sistem pengawasan, mulai dari penggunaan bahan bakar, pencatatan administrasi hingga pengendalian operasional kendaraan pengangkut sampah.
“Harus ada sistem untuk memitigasi ini agar tidak terjadi lagi,” pintanya.
Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M. Fikser menyatakan penanganan kasus tersebut akan dilanjutkan melalui aparat penegak hukum (APH). Langkah ini diperlukan untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di luar dua pengemudi truk.
DLH, kata Fikser, tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan petugas administrasi dalam dugaan praktik penyimpangan tersebut. Karena itu, proses penelusuran akan dilakukan lebih lanjut agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Kita teruskan ke APH, biar nanti terbukti apakah memang itu semua driver atau kemudian petugas administrasi di kita juga ada yang bermain. Keduanya (driver) kita proses sebagaimana aturan dan yang pasti proses ini berat,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan berlapis terhadap penggunaan anggaran operasional pemerintah. Sebab, setiap liter bahan bakar yang dibeli dari APBD sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan masyarakat, termasuk memastikan pengangkutan sampah di Surabaya tetap berjalan optimal.
