SURABAYA – Persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan jangan sampai membuat warga miskin kehilangan kesempatan mendapatkan pengobatan. Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengambil peran sebagai jaring pengaman bagi pasien kurang mampu yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini menilai, masih ada masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi belum terakomodasi dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Persoalan pendataan maupun perubahan status kepesertaan berpotensi membuat warga kesulitan memperoleh pembiayaan ketika membutuhkan layanan medis.
Menurut Lilik, kondisi tersebut membutuhkan penanganan lintas sektor. Ketika masyarakat miskin belum terjangkau jaminan kesehatan pemerintah akibat kendala administratif, BAZNAS dapat mengambil peran untuk membantu memenuhi kebutuhan pengobatan.
“Kalau pemerintah terkendala regulasi atau status administratif yang tidak ter-cover oleh jaminan kesehatan resmi, di sinilah saatnya BAZNAS dilibatkan secara aktif untuk hadir sebagai jaring pengaman sosial,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, persoalan ini semakin mendesak bagi pasien yang membutuhkan pengobatan rutin dan berkelanjutan. Terlebih, penderita penyakit degeneratif dengan komplikasi seperti gangguan jantung, gagal ginjal, hingga stroke, membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit.
Bagi keluarga kurang mampu, terhentinya jaminan pembiayaan kesehatan dapat menimbulkan beban ekonomi yang berat. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menghambat pasien mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan.
“Birokrasi kesehatan tidak boleh kaku dan mengabaikan keselamatan jiwa warga miskin hanya karena persoalan administratif data yang kerap berubah-ubah,” tegas Lilik.
Sebagai langkah konkret, Lilik mendorong optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola BAZNAS untuk membantu pasien dari keluarga miskin yang belum terjangkau jaminan kesehatan. Bantuan dapat diarahkan untuk pembiayaan pengobatan, pembelian obat-obatan, pengadaan alat bantu medis, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan perawatan pasien.
Ia juga mengusulkan pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan BAZNAS melalui program seperti “Kampung Sehat” atau “Santunan Kesehatan Masyarakat Miskin Ekstrem”.
Program tersebut diharapkan menjadi jalur bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan kesehatan, tetapi belum tercatat sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.
Meski demikian, Lilik menegaskan bahwa keterlibatan BAZNAS harus menjadi pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses kesehatan masyarakat. Pembenahan data penerima bantuan dan percepatan proses administrasi kepesertaan PBI tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dengan kolaborasi tersebut, ia berharap tidak ada lagi pasien dari keluarga kurang mampu yang terlambat mendapatkan pengobatan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

