SURABAYA – Penghargaan tingkat nasional bukanlah garis akhir prestasi, melainkan ujian untuk membuktikan sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Data yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik harus berujung pada kebijakan yang tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan kelompok rentan.
Pesan tersebut ditegaskan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, saat mengunjungi Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Bulak Banteng masuk 12 besar Desa/Kelurahan Terbaik Nasional dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026.
Menurut Reni, capaian tersebut membuktikan bahwa wilayah di kawasan utara Surabaya memiliki potensi untuk menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, keberhasilan dalam penilaian nasional harus diikuti dengan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prestasi ini tentu patut diapresiasi. Namun, saya sangat berharap capaian ini tidak hanya berhenti pada angka, dokumen, atau pemenuhan indikator penilaian. Yang lebih penting adalah bagaimana prestasi ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Reni menerima paparan Lurah Bulak Banteng, Matlilla, mengenai penerapan program Desa Cantik, pengembangan statistik kewilayahan, serta pemanfaatan data untuk memetakan persoalan sosial dan menentukan intervensi pemerintah.
Reni menekankan, data yang berkualitas harus mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat, mulai dari keluarga miskin yang membutuhkan bantuan, rumah tidak layak huni, anak yang berisiko putus sekolah, warga yang belum bekerja, hingga lanjut usia yang hidup seorang diri.
“Di balik data itu ada nasib masyarakat, ada nasib rakyat. Karena itu, datanya harus benar dan bagus. Data yang berkualitas harus menjadi data yang bermakna, yang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Jangan Berhenti pada Pendataan, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Program Desa Cantik merupakan inisiatif Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan literasi statistik, kualitas pengelolaan data, dan pemanfaatannya di tingkat desa maupun kelurahan.
Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Surabaya, penghargaan 12 besar nasional tersebut diserahkan di Jakarta pada 26 September 2026 dalam rangkaian Anugerah Hari Statistik Nasional 2026. Salah satu inovasi yang mendukung capaian Bulak Banteng adalah ground check, yakni verifikasi dan validasi data melalui kunjungan langsung ke rumah warga.
Bagi Reni, keberhasilan tersebut penting karena Bulak Banteng merupakan kawasan yang menghadapi beragam tantangan sosial. Pengelolaan data yang baik harus menjadi fondasi untuk menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
“Bulak Banteng ini bukan wilayah di tengah kota, tetapi mampu meraih prestasi nasional. Ini membuktikan bahwa setiap wilayah memiliki potensi. Saya berharap capaian ini bisa menjadi role model bagi kelurahan lain,” katanya.
Ia juga mendorong agar pendataan tidak berhenti setelah warga teridentifikasi sebagai penerima bantuan. Pemerintah perlu mengevaluasi perubahan kondisi keluarga setelah mendapatkan intervensi, sehingga efektivitas program dapat diukur secara nyata.
“Kalau sudah diketahui mana keluarga yang membutuhkan bantuan, mana rumah yang sudah diperbaiki, kita harus mengecek kembali dampaknya. Apakah anaknya tetap sekolah? Apakah keluarganya semakin sejahtera? Jangan sampai program berhenti setelah bantuan diberikan,” tuturnya.
Dalam penanganan rumah tidak layak huni, misalnya, Pemkot Surabaya sebelumnya menyampaikan bahwa 26 kepala keluarga di Bulak Banteng telah mendapatkan intervensi melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Reni menilai pendekatan tersebut perlu diikuti dengan pemantauan berkelanjutan. Data harus dapat menunjukkan bukan hanya jumlah warga yang menerima bantuan, melainkan juga perubahan kualitas hidup mereka setelah program dilaksanakan.
Pendidikan Jadi Kunci Memutus Rantai Kemiskinan
Reni turut menyoroti pentingnya menghubungkan data sosial dengan keberlanjutan pendidikan anak-anak. Menurutnya, pemetaan lulusan SMP, SMA, dan SMK perlu dilakukan secara lebih terperinci untuk mengetahui apakah mereka melanjutkan pendidikan, bekerja, mengikuti pelatihan keterampilan, atau justru tidak terjangkau program pendidikan maupun ketenagakerjaan.
Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.
“Anak-anak kita setelah lulus SMA harus punya arah. Kalau ingin kuliah, kita dorong. Kalau terkendala ekonomi, pemerintah harus hadir melalui beasiswa. Kalau memilih bekerja, mereka perlu memiliki keterampilan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, anak yang berpotensi putus sekolah dan keluarga yang mengalami kesulitan membiayai pendidikan harus terhubung dengan program bantuan yang tersedia.
Reni mendorong optimalisasi akses terhadap Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), serta beasiswa pemerintah daerah sesuai ketentuan dan persyaratan masing-masing.
Ia mengungkapkan, selama sekitar dua tahun bertugas di DPR RI, dukungan Program Indonesia Pintar yang difasilitasinya bersama berbagai pihak telah menjangkau sekitar 22 ribu pelajar di Surabaya dan Sidoarjo.
Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan upaya memperluas akses bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Perbaikan Pendidikan Harus Menyentuh Kebutuhan Riil
Selain tata kelola data, Reni menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari ketersediaan guru, kelayakan infrastruktur sekolah, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Program pembentukan karakter dan pembiasaan positif bagi peserta didik, menurutnya, juga harus dijalankan secara konsisten dan tidak sebatas menjadi kegiatan seremonial.
Persoalan perundungan atau bullying perlu ditangani melalui kerja sama sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, serta mengembangkan potensinya.
Reni berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik, perbaikan bangunan sekolah, dan pemerataan akses pendidikan mendapatkan perhatian.
Berbagai aspirasi yang ditemuinya di lapangan akan menjadi bahan untuk memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI.
Keterbukaan Data dan Kolaborasi Harus Berkelanjutan
Sementara itu, Lurah Bulak Banteng Matlilla menjelaskan bahwa pihaknya berupaya memperkuat keterbukaan informasi melalui pengembangan situs web, publikasi statistik, monografi, dan infografis. Langkah tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai kondisi dan potensi wilayah.
Pengembangan tata kelola data juga membutuhkan kolaborasi dengan BPS, perangkat daerah, perguruan tinggi, komunitas, serta sektor swasta.
Kunjungan Reni turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Kenjeran, termasuk camat dan kapolsek, jajaran Kelurahan Bulak Banteng, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), kader PKK, serta Kader Surabaya Hebat (KSH).
Reni berharap seluruh unsur tersebut terus memperkuat kerja sama agar prestasi Bulak Banteng tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baginya, keberhasilan pengelolaan statistik baru memiliki arti penting ketika mampu memastikan bantuan sosial tepat sasaran, anak-anak tetap bersekolah, warga memperoleh kesempatan kerja, dan keluarga rentan mendapatkan pendampingan.
“Prestasi ini harus membawa manfaat yang lebih luas. Kalau data sudah tersedia, mari kita gunakan untuk memastikan masyarakat benar-benar terbantu. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjadi yang terbaik dalam penilaian, tetapi bagaimana kesejahteraan warga bisa meningkat,” pungkasnya.
