SURABAYA – Besarnya anggaran pendidikan Kota Surabaya pada 2027 harus diikuti pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penyelesaian persoalan mendasar di lingkungan sekolah. Jangan sampai alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah tidak berbanding lurus dengan kebutuhan riil masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (5/11/2026).
Dengan alokasi anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp2,03 triliun, Ajeng menilai pemerintah kota harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan peserta didik, baik di sekolah formal maupun lembaga pendidikan keagamaan.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Pondok Pesantren dengan anggaran Rp7,9 miliar. Program tersebut ditujukan bagi 2.620 santri dari keluarga kurang mampu pada jenjang SD hingga SMP yang memiliki KTP Surabaya dan menempuh pendidikan di pondok pesantren maupun lembaga diniyah setempat.
Setiap penerima direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan mulai Januari 2027.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, memastikan calon penerima tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri. Data penerima telah diverifikasi pemerintah berdasarkan kategori keluarga pramiskin. Sementara mekanisme penyaluran bantuan, baik langsung kepada santri maupun melalui lembaga pesantren, masih dimatangkan.
Di sisi lain, Ajeng juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang hingga kini masih membayangi sekolah negeri di Surabaya.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, kebutuhan guru di tingkat SD dan SMP negeri masih mengalami kekurangan sekitar 1.800 orang.
Komisi D mengapresiasi tambahan anggaran sekitar Rp31 miliar yang disiapkan untuk pemenuhan guru reguler maupun Guru Pendamping Khusus (GPK).
Menurut Ajeng, pemenuhan tenaga pendidik tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan jumlah, tetapi juga harus memperhatikan pengalaman dan pengabdian tenaga pendidikan yang selama ini telah membantu proses belajar mengajar.
Ia mendorong agar tenaga magang yang sudah lama mengabdi serta tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta turut mendapat perhatian dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan guru.
Selain persoalan sumber daya manusia, kondisi bangunan dan fasilitas sekolah juga menjadi perhatian serius. Ajeng meminta Pemkot Surabaya lebih proaktif merespons kerusakan infrastruktur pendidikan tanpa harus menunggu kondisinya masuk kategori rehabilitasi berat.
“Kalau kita hanya menunggu prosedur, misalnya sekolah harus masuk kategori rehab berat baru bisa dibantu, tentu ini perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar kerusakan ringan dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara rehabilitasi berat dan kebutuhan penambahan ruang kelas harus menjadi prioritas pembiayaan melalui APBD.
Penyediaan sarana penunjang pembelajaran, termasuk kebutuhan Lembar Kerja Siswa (LKS), juga perlu diperhatikan agar proses belajar mengajar berjalan lebih optimal.
Ajeng berharap besarnya anggaran pendidikan tahun 2027 tidak hanya terlihat dari angka dalam dokumen RAPBD, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Kami berharap Dinas Pendidikan mampu mengeksekusi program secara akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab keresahan riil di tengah masyarakat,” pungkasnya.
