SURABAYA, KABARJAWATIMUR – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mendesak Pemkot Surabaya meningkatkan alokasi anggaran transportasi publik dalam RAPBD 2027. Ia menilai porsi anggaran yang baru mencapai 2,37 persen perlu ditingkatkan agar pengembangan rute dan penambahan armada angkutan umum bisa berjalan lebih optimal.
Desakan tersebut disampaikan Aning dalam rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan RAPBD 2027 bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Kamis (22/10/2026).
Aning mengusulkan agar alokasi anggaran transportasi publik ditingkatkan menjadi minimal 3,5 persen. Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan untuk mendukung perluasan layanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap angkutan umum.
“Kalau saya rasa, anggarannya jangan cuma 2,37 persen. Naikkan minimal 3,5 persen,” tegas Aning.
Ia juga menyoroti belum optimalnya realisasi pengembangan rute angkutan umum di Surabaya. Dari target 11 rute, Dishub disebut baru merealisasikan empat rute.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perluasan rute merupakan salah satu faktor penting untuk menjangkau lebih banyak warga, terutama masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses angkutan umum secara memadai.
Aning turut mempertanyakan peningkatan pendapatan sektor transportasi publik yang disebut mencapai 200–300 persen. Menurutnya, perkembangan pendapatan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dukungan anggaran terhadap layanan transportasi publik.
Selain persoalan rute dan anggaran, Aning meminta kejelasan rencana pengadaan 210 unit armada baru, sementara jumlah armada yang tersedia saat ini disebut mencapai 144 unit.
Kepastian rencana pengadaan diperlukan agar target penambahan armada dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret, sejalan dengan kebutuhan perluasan rute dan peningkatan kualitas pelayanan.
Tak hanya itu, Aning juga mendesak evaluasi efisiensi anggaran pengelolaan terminal-terminal yang dinilai belum berfungsi optimal. Ia ingin penggunaan anggaran transportasi publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menopang pengeluaran operasional.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menyatakan pihaknya akan menyusun ulang perencanaan kebutuhan armada dan mengevaluasi kemungkinan penambahan rute untuk 2027.
“Kami akan menyusun ulang dan melihat kebutuhan penambahan rute. Untuk 2027, nanti kami susun dan laporkan kembali ke dewan,” ujar Trio.
Bagi Aning, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum untuk memperkuat dukungan anggaran terhadap transportasi publik. Peningkatan alokasi perlu diiringi target yang jelas, realisasi pengembangan rute, kepastian pengadaan armada, serta evaluasi efektivitas belanja.
Dengan demikian, kebijakan anggaran transportasi publik diharapkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu memperluas jangkauan layanan dan memberikan kemudahan mobilitas bagi warga Surabaya.
