SURABAYA – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Embong Belimbing, Surabaya, menyisakan persoalan yang lebih luas dari sekadar penggusuran. Ketidakjelasan regulasi mengenai lokasi perdagangan dan wisata kuliner dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif, menilai aktivitas perdagangan di Embong Belimbing tidak memiliki landasan legalitas yang kuat apabila mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku. Namun, ia juga menekankan pentingnya pembaruan aturan agar penataan PKL tidak terus menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Hal tersebut disampaikan Afif setelah mencermati sejumlah produk hukum yang mengatur keberadaan PKL dan kawasan wisata kuliner di Kota Pahlawan. Menurutnya, regulasi lama perlu dikaji kembali sebagai pijakan Komisi B dalam menampung aspirasi pedagang melalui agenda hearing mendatang.
Afif menjelaskan, salah satu aturan yang kerap menjadi rujukan pedagang Embong Belimbing adalah ketentuan tahun 1991 mengenai sejumlah lokasi wisata kuliner. Namun, aturan tersebut kemudian diperbarui melalui keputusan wali kota pada 1999.
Dalam ketentuan tahun 1999, terdapat tiga kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi wisata kuliner, yakni Jalan Kedung Doro, Jalan Genteng Besar, dan Jalan Karang Menjangan.
“Yang mana diperbarui oleh Pak Harto, Wali Kota, di tahun 99. Perwali yang tahun 91 tidak berlaku. Dikeluarkan lagi tahun 99 dengan nomor berbeda. Kekuatan pentingnya terkait melegalkan wisata kuliner, bukan PKL,” kata Afif, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, penetapan tiga kawasan wisata kuliner tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membenarkan aktivitas perdagangan di lokasi lain yang tidak tercantum dalam ketentuan.
Afif bahkan menyebut terdapat sejumlah aspek di Embong Belimbing yang dinilai tidak sesuai dengan aturan pemanfaatan ruang publik, mulai dari bangunan permanen hingga aktivitas perdagangan di atas saluran.
“Enggak boleh. Karena apa? Yang kedua permanen. Yang ketiga di atas saluran. Enggak boleh,” tegasnya.
Menurut Afif, terdapat perbedaan karakteristik antara kawasan wisata kuliner yang ditetapkan pemerintah dengan lokasi Embong Belimbing. Beberapa lokasi yang masuk dalam keputusan wali kota berada di bahu jalan, bukan berdiri di atas saluran.
Ia juga merujuk Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Regulasi tersebut mengatur larangan menghuni, berjualan, maupun memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jalan layang, tepi saluran, serta tempat umum lainnya secara terus-menerus atau permanen.
Sementara pemanfaatan ruang tersebut secara tidak terus-menerus tetap harus mengantongi izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Meski menyoroti persoalan legalitas, Afif tidak mengabaikan kondisi ekonomi para pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat penertiban. Ia menyebut masih terdapat sejumlah alternatif lokasi yang dapat dipertimbangkan agar para pedagang tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya.
Salah satunya dengan menempati Sentra Wisata Kuliner (SWK) terdekat. Selain itu, pedagang juga dapat mempertimbangkan kawasan wisata kuliner Kedung Doro, Genteng Besar, maupun Karang Menjangan.
“Satu, mencari tempat yang resmi di SWK terdekat bisa. Yang kedua, pindah ke Kedung Doro, enggak apa-apa. Karena sama-sama wisata kuliner. Bisa ke Genteng Besar, bisa juga di Karang Menjangan. Tapi yang paling dekat itu SWK setempat,” ujarnya.
Desak Perwali Baru, PKL dan Wisata Kuliner Harus Diatur
Lebih jauh, Afif menilai persoalan Embong Belimbing memperlihatkan perlunya pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur keberadaan PKL dan kawasan wisata kuliner di Surabaya.
Menurutnya, aturan mengenai penetapan lokasi wisata kuliner yang menjadi rujukan saat ini masih mengacu pada ketentuan tahun 1999. Sementara perkembangan kota dan aktivitas perdagangan masyarakat terus berubah.
Karena itu, Komisi B mendorong Pemkot Surabaya menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) baru yang tidak hanya mengatur kawasan wisata kuliner, tetapi juga memberikan kepastian mengenai lokasi yang diperbolehkan bagi PKL.
“Karena sudah enggak ada lagi Perwali itu, mulai 99 sampai sekarang enggak ada lagi. Supaya keluar Perwali baru. Kalau bisa ditekankan jangan hanya wisata kuliner, sekalian PKL, yang boleh di mana saja. Perwali,” ungkapnya.
Afif menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya menjadi payung hukum yang mengatur ketentuan umum. Sementara Perwali dibutuhkan untuk memperjelas pelaksanaan aturan, termasuk penentuan lokasi, batasan aktivitas, hingga ketentuan operasional perdagangan.
Ia juga menyoroti masih adanya kerancuan di masyarakat dalam membedakan PKL dengan wisata kuliner. Padahal, keduanya memiliki karakteristik dan pengaturan yang berbeda.
Menurutnya, PKL merupakan aktivitas perdagangan yang tidak bersifat permanen. Sementara kawasan wisata kuliner memiliki ketentuan operasional tersendiri, termasuk pembatasan waktu berjualan.
Dalam aturan yang menjadi rujukannya, kawasan wisata kuliner di tiga lokasi tersebut diperbolehkan beroperasi mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Dengan adanya Perwali baru, Afif berharap pemerintah memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengatur aktivitas perdagangan di ruang publik. Mulai dari penentuan lokasi yang diperbolehkan, waktu operasional, hingga karakteristik usaha yang dapat dijalankan.
Persoalan Embong Belimbing pun diharapkan menjadi momentum evaluasi kebijakan penataan PKL di Surabaya. Penegakan aturan dan perlindungan terhadap ruang publik perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum serta keberlanjutan usaha para pedagang kecil.
Dengan demikian, penertiban tidak hanya menyelesaikan persoalan di satu kawasan, tetapi juga menjadi pintu masuk pembenahan regulasi agar nasib PKL di Surabaya tidak terus berada dalam ketidakpastian.

