SURABAYA, KabarJawatimur – Persoalan administrasi bantuan sosial (bansos), empat anak dalam satu keluarga yang tidak bersekolah, hingga kebingungan warga mengakses layanan kesehatan menjadi temuan Anggota DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, saat menjaring aspirasi masyarakat di 12 titik reses.
Temuan tersebut menyoroti sejumlah kendala dalam akses pelayanan publik yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terutama menyangkut bantuan sosial, pemenuhan hak pendidikan anak, dan pelayanan kesehatan.
Legislator Fraksi PKS yang akrab disapa Bang Jo itu mengungkapkan, masih ada warga yang menghadapi hambatan administratif serta keterbatasan informasi ketika hendak mengakses program pemerintah. Kondisi ini perlu ditelusuri agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan hak atas layanan dan bantuan yang semestinya dapat diakses.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (9/10/2026), Bang Jo menegaskan bahwa reses tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin DPRD tanpa tindak lanjut konkret.
“Pembangunan Kota Surabaya tidak boleh hanya berawal dari belakang meja, gedung DPRD, atau Balai Kota. Pembangunan harus berangkat dari persoalan riil warga, bahkan yang terjadi di gang-gang kecil, agar APBD betul-betul berdampak dan manfaatnya dirasakan secara adil dan merata,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan warga kurang mampu yang tinggal di indekos, tetapi masih tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) pemilik kos yang kondisi ekonominya tergolong mampu.
Situasi tersebut dikhawatirkan memengaruhi penilaian status sosial ekonomi warga yang bersangkutan. Persoalan semakin rumit ketika mereka menghadapi hambatan untuk memisahkan administrasi KK.
Menurut Bang Jo, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan akurasi pendataan dan mekanisme verifikasi calon penerima bantuan. Ia mendorong koordinasi antarpihak serta pemeriksaan kondisi faktual agar data administrasi dapat menggambarkan keadaan ekonomi warga secara tepat.
Namun, penyebab pasti hambatan administrasi tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut agar solusi yang diberikan sesuai dengan persoalan di lapangan.
Empat Anak Tidak Mengenyam Pendidikan Formal
Temuan lain yang menjadi perhatian Bang Jo adalah satu keluarga dengan empat anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu kendala berkaitan dengan pandangan orang tua bahwa keberhasilan hidup dapat diraih tanpa menempuh pendidikan formal.
Bang Jo berupaya mengoordinasikan persoalan tersebut dengan camat dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar anak-anak itu memperoleh akses pendidikan sesuai kebutuhan mereka.
“Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Kota Surabaya. Ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya Dinas Pendidikan, supaya setiap anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penanganan bersama agar anak-anak yang belum mengenyam pendidikan formal dapat memperoleh kesempatan belajar. Langkah tersebut juga membutuhkan pendekatan kepada keluarga untuk memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
Warga Masih Bingung Mengakses Layanan Kesehatan
Di sektor kesehatan, Bang Jo menemukan warga yang belum memahami mekanisme rujukan BPJS Kesehatan serta ketentuan pelayanan dalam kondisi kegawatdaruratan.
Keterbatasan informasi mengenai prosedur layanan dinilai berpotensi membuat warga kebingungan ketika membutuhkan penanganan medis.
Karena itu, ia meminta sosialisasi mengenai mekanisme pelayanan kesehatan diperkuat. Koordinasi antara Pemkot Surabaya, fasilitas kesehatan, dan pihak kelurahan juga perlu ditingkatkan agar informasi mengenai prosedur layanan dapat dipahami masyarakat.
Menurutnya, kejelasan informasi dan kemudahan akses menjadi bagian penting dalam memastikan warga dapat memanfaatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan.
Bang Jo menegaskan, berbagai persoalan yang terungkap selama reses harus ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia berharap temuan mengenai administrasi bansos, anak yang tidak bersekolah, dan akses layanan kesehatan tidak berhenti sebagai catatan aspirasi, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan menjangkau warga yang membutuhkan.
