SURABAYA – Persoalan data desil hingga layanan kesehatan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Agoeng Prasodjo, di kawasan Ngagel Dadi, Kecamatan Wonokromo.
Dalam pertemuan tersebut, warga memanfaatkan reses sebagai ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari ketidaksesuaian data desil, kebutuhan keamanan lingkungan, kegiatan sosial keagamaan, hingga pelayanan BPJS Kesehatan.
Suasana reses berlangsung hangat dan sederhana. Ketua RT 01/RW 10 Kelurahan Ngagel Dadi, Norman, menyambut kedatangan Agoeng Prasodjo beserta rombongan sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas hidangan yang disiapkan warga.
Dengan nada berseloroh, Norman mengatakan warga hanya menyiapkan suguhan sederhana berupa ketela pohon rebus.
“Saya mohon maaf atas jamuannya, Pak. Karena hanya diberi ketela pohon rebus, tidak ada rotinya. Kami menerapkan prinsip kesederhanaan, jadi cukup mbody (sederhana) saja supaya enak dan sehat,” ujar Norman.
Di tengah suasana penuh keakraban itu, warga kemudian menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan desil. Warga berharap penetapan kategori desil dapat benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Persoalan tersebut dinilai penting karena kategori desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan dan layanan pemerintah. Warga yang merasa kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan data yang tercatat berharap terdapat ruang untuk melakukan pembaruan atau evaluasi data.
Selain persoalan desil, warga juga mengusulkan pemasangan CCTV di sejumlah titik lingkungan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan sekaligus menjadi sarana pemantauan apabila terjadi gangguan keamanan di kawasan permukiman.
Aspirasi lainnya datang dari ibu-ibu majelis taklim yang mengusulkan bantuan seragam pengajian. Usulan tersebut disebut merupakan pengajuan kedua, setelah permohonan serupa pada periode sebelumnya telah terealisasi.
Sementara dari sektor kesehatan, warga menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS Kesehatan, khususnya pembatasan pendaftaran rujukan di sejumlah rumah sakit yang hanya memperbolehkan pasien mendaftar satu poli dalam satu hari.
Warga berharap sistem pelayanan dapat lebih fleksibel sehingga pasien yang membutuhkan pemeriksaan di lebih dari satu poli dalam satu kunjungan tidak harus berulang kali datang ke rumah sakit.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Agoeng Prasodjo mengatakan seluruh masukan warga akan ditampung dan dikomunikasikan dengan pihak terkait.
Untuk persoalan BPJS Kesehatan, Agoeng akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit serta Dinas Kesehatan Kota Surabaya guna mencari solusi agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terkendala persoalan teknis.
Sedangkan usulan pemasangan CCTV dan dukungan terhadap kegiatan sosial keagamaan akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan agar dapat diakomodasi sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran daerah.
Agoeng menegaskan, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kondisi masyarakat sekaligus membawa aspirasi tersebut ke dalam pembahasan di tingkat legislatif dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.
