MADIUN – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur, khususnya wilayah barat dan selatan, menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama. Mulai dari dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS), pengembangan Jalur Wilis, hingga rencana perluasan layanan Bus Trans Jatim di kawasan Madiun Raya, menjadi aspirasi yang diserap dalam agenda reses.
Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menyerap berbagai aspirasi itu saat berkunjung ke Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia diterima Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, S.Sos., M.Si., bersama sejumlah pejabat, yakni Ari Setyanto, A.P., M.Si., dari Bidang Pemerintahan; Cicilia Satyarini Yuliarsi, S.E., dari Bidang Pembangunan Ekonomi; Gatot Subroto, S.H., dari Bidang Kemasyarakatan; serta Budi Marjono, S.E., M.M., yang memimpin Bidang Sarana Prasarana.
Turut hadir tokoh muda Madiun, Fajar, dan tokoh masyarakat Gus Mamang. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog untuk membahas persoalan pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu isu yang mengemuka adalah kebutuhan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembebasan lahan JLS. Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu tantangan dalam menuntaskan pengadaan lahan tersebut.
“Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Lia.
Selain JLS, pengembangan Jalur Wilis juga menjadi perhatian. Pengembangan kawasan Selingkar Wilis diharapkan dapat mengurangi ketimpangan infrastruktur antara kawasan utara dengan wilayah tengah dan selatan Jawa Timur.
Konektivitas antardaerah dinilai penting untuk membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini membutuhkan penguatan infrastruktur.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut dibahas adalah rencana pengembangan layanan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya. Berdasarkan hasil pertemuan, rencana tersebut masih dalam tahap kajian akademik sebelum penetapan rute dan pelaksanaan layanan.
Lia berharap pengembangan transportasi massal itu dapat menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah di kawasan Madiun Raya.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Menurut Lia, berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses menjadi masukan penting bagi DPD RI dalam mendorong koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi juga memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Melalui penguatan JLS, pengembangan Jalur Wilis, dan rencana perluasan layanan Trans Jatim, Lia berharap konektivitas antarwilayah di Jawa Timur semakin baik. Dengan demikian, pembangunan di kawasan barat dan selatan dapat berkembang lebih merata serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
